Pantau - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengkritik wacana pengembalian proses pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah mundur demokrasi.
"Jelas ini langkah mundur," kata Bima saat dihubungi, Rabu (12/10).
Menurut Bima, esensi demokrasi adalah partisipasi warga dalam memilih pemimpinnya. Ia menilai, pilkada melalui DPRD tak lagi demokratis dan membuka peluang oligarki.
Apabila ada sistem yang salah dalam Pilkada, lanjutnya, seharusnya diperbaiki. Bukan malah mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
"Yang dilakukan adalah perbaikan sistem, bukan malah mengganti sistem," tegasnya.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI sebelumnya bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10) untuk membahas wacana Pilkada dipilih DPRD lagi.
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, langkah mengembalikan Pilkada dilakukan di tingkat legislatif level daerah atau DPRD itu sah dilakukan.
"Proses itu tetap demokratis dan sesuai dengan sila keempat Pancasila," ujar Bamsoet.
"Jelas ini langkah mundur," kata Bima saat dihubungi, Rabu (12/10).
Menurut Bima, esensi demokrasi adalah partisipasi warga dalam memilih pemimpinnya. Ia menilai, pilkada melalui DPRD tak lagi demokratis dan membuka peluang oligarki.
Apabila ada sistem yang salah dalam Pilkada, lanjutnya, seharusnya diperbaiki. Bukan malah mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
"Yang dilakukan adalah perbaikan sistem, bukan malah mengganti sistem," tegasnya.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI sebelumnya bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10) untuk membahas wacana Pilkada dipilih DPRD lagi.
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, langkah mengembalikan Pilkada dilakukan di tingkat legislatif level daerah atau DPRD itu sah dilakukan.
"Proses itu tetap demokratis dan sesuai dengan sila keempat Pancasila," ujar Bamsoet.
- Penulis :
- Aditya Andreas
