
Pantau - Posisi Johan Budi sebagai pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI digeser. Apakah hal ini terkait kasus Dewan Kolonel?
Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto mengatakan, rotasi merupakan hal biasa yang dilakukan seluruh organisasi. Hal tersebut, lanjutnya, juga berlaku di Fraksi PDIP.
"Sangat biasa," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Selasa (1/11/2022).
Baca Juga: PDIP Berikan Sanksi Keras kepada Dewan Kolonel Loyalis Puan
Menurut Utut, tidak ada yang aneh terkait rotasi tersebut. Ia melanjutkan, hampir setiap awal masa sidang terjadi rotasi di tiap fraksi.
"Hampir selalu ada rotasi di awal masa sidang," lanjutnya.
Baca Juga: Meski Disanksi, Dewan Kolonel Tegaskan Tetap Dukung Puan Maharani
Sebagai informasi, DPP PDIP sebelumnya telah memberi sanksi keras kepada Dewan Kolonel yang terdiri dari beberapa anggota Fraksi PDIP. Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).
Johan Budi merupakan salah satu inisiator dalam pembentukan Dewan Kolonel tersebut. Saat ini, dikabarkan Johan Budi ditempatkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto mengatakan, rotasi merupakan hal biasa yang dilakukan seluruh organisasi. Hal tersebut, lanjutnya, juga berlaku di Fraksi PDIP.
"Sangat biasa," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Selasa (1/11/2022).
Baca Juga: PDIP Berikan Sanksi Keras kepada Dewan Kolonel Loyalis Puan
Menurut Utut, tidak ada yang aneh terkait rotasi tersebut. Ia melanjutkan, hampir setiap awal masa sidang terjadi rotasi di tiap fraksi.
"Hampir selalu ada rotasi di awal masa sidang," lanjutnya.
Baca Juga: Meski Disanksi, Dewan Kolonel Tegaskan Tetap Dukung Puan Maharani
Sebagai informasi, DPP PDIP sebelumnya telah memberi sanksi keras kepada Dewan Kolonel yang terdiri dari beberapa anggota Fraksi PDIP. Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).
Johan Budi merupakan salah satu inisiator dalam pembentukan Dewan Kolonel tersebut. Saat ini, dikabarkan Johan Budi ditempatkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
- Penulis :
- Aditya Andreas