Pantau - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengharuskan menteri mundur dari jabatan saat maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden mendapat kritik pedas.
Ekonom senior, Rizal Ramli mengatakan, MK di bawah kepemimpinan Anwar Usman semakin tidak memahami etika pemerintahan yang baik.
Rizal bahkan menyindir MK sebagai Mahkamah Keluarga, hal ini berkaca pada status Anwar Usman selaku adik ipar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Menteri Tak Wajib Mundur Jika Nyapres, Pimpinan DPR: Bisa Ajukan Cuti Kampanye
"Mahkamah Keluarga makin lama makin tidak tahu malu. Tidak mengerti etika dan good governance, tidak mengerti potensi conflict-of-interest," tegasnya kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Rizal mengingatkan, negara yang ingin maju harus bisa membuat rakyatnya semakin cerdas dan makmur. Caranya dengan memastikan para pejabat memiliki etika yang tinggi.
Baca Juga: Copot Hakim MK, Formappi Sebut DPR Bertindak Arogan
Selain itu, para pejabat juga harus bisa mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat good governance.
"Nah, keputusan MK memicu kemunduran etika dan good governance. Itulah produk dari Mahkamah Keluarga! Malu-maluin, norak," tandasnya.
Ekonom senior, Rizal Ramli mengatakan, MK di bawah kepemimpinan Anwar Usman semakin tidak memahami etika pemerintahan yang baik.
Rizal bahkan menyindir MK sebagai Mahkamah Keluarga, hal ini berkaca pada status Anwar Usman selaku adik ipar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Menteri Tak Wajib Mundur Jika Nyapres, Pimpinan DPR: Bisa Ajukan Cuti Kampanye
"Mahkamah Keluarga makin lama makin tidak tahu malu. Tidak mengerti etika dan good governance, tidak mengerti potensi conflict-of-interest," tegasnya kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Rizal mengingatkan, negara yang ingin maju harus bisa membuat rakyatnya semakin cerdas dan makmur. Caranya dengan memastikan para pejabat memiliki etika yang tinggi.
Baca Juga: Copot Hakim MK, Formappi Sebut DPR Bertindak Arogan
Selain itu, para pejabat juga harus bisa mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat good governance.
"Nah, keputusan MK memicu kemunduran etika dan good governance. Itulah produk dari Mahkamah Keluarga! Malu-maluin, norak," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
