Pantau - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengaku khawatir dengan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA), serta ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"Pada gelaran pesta demokrasi 2024 nanti, yang masih menjadi isu penting adalah politisasi SARA, politik uang, netralitas aparat, verifikasi pemilih, kecepatan memperoleh hasil, serta berita bohong," ujar Bagja di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Bagja mengatakan, Bawaslu akan memberikan perhatian khusus terhadap penyebaran informasi dan penggunaan media sosial.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber Nasional (BSN), Mabes Polri, dan pihak terkait lain yang memiliki kewenangan terhadap media sosial.
"Bawaslu juga akan mengajak seluruh kader partai politik (parpol) untuk berperan aktif dalam menjaga seluruh tahapan Pemilu, agar demokrasi di Tanah Air berlangsung damai dan tertib," lanjutnya.
Soal pelaporan dan pembuktian pelanggaran Pemilu, lanjut Bagja, pihaknya masih mengacu pada aturan yang relatif sama dengan aturan yang diterapkan pada pemilu sebelumnya.
"Namun, pada Pemilu 2024, Bawaslu dibantu oleh aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) yang akan memudahkan masyarakat menyampaikan pelaporan," ungkap Bagja.
"Kami mengajak para Pj di seluruh daerah untuk bekerja sama dalam menyukseskan Pilkada mendatang," harapnya.
"Pada gelaran pesta demokrasi 2024 nanti, yang masih menjadi isu penting adalah politisasi SARA, politik uang, netralitas aparat, verifikasi pemilih, kecepatan memperoleh hasil, serta berita bohong," ujar Bagja di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Bagja mengatakan, Bawaslu akan memberikan perhatian khusus terhadap penyebaran informasi dan penggunaan media sosial.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber Nasional (BSN), Mabes Polri, dan pihak terkait lain yang memiliki kewenangan terhadap media sosial.
"Bawaslu juga akan mengajak seluruh kader partai politik (parpol) untuk berperan aktif dalam menjaga seluruh tahapan Pemilu, agar demokrasi di Tanah Air berlangsung damai dan tertib," lanjutnya.
Soal pelaporan dan pembuktian pelanggaran Pemilu, lanjut Bagja, pihaknya masih mengacu pada aturan yang relatif sama dengan aturan yang diterapkan pada pemilu sebelumnya.
"Namun, pada Pemilu 2024, Bawaslu dibantu oleh aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) yang akan memudahkan masyarakat menyampaikan pelaporan," ungkap Bagja.
Bagja juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyukseskan gelaran Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang.
Secara khusus, ia mengajak para Pejabat (Pj) Kepala Daerah untuk menyukseskan gelaran Pilkada, karena keserentakan pesta demokrasi di daerah membutuhkan dukungan para Pj.
"Kami mengajak para Pj di seluruh daerah untuk bekerja sama dalam menyukseskan Pilkada mendatang," harapnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
