Pantau - Bawaslu RI mendorong seluruh jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data peka terhadap perkembangan teknologi.
Pasalnya, pihaknya sedang menyiapkan layanan satu pintu, perihal laporan pelanggaran Pemilu dan akan berbasis digital.
Komisioner Bawaslu RI, Puadi berharap, pada gelaran pesta demokrasi mendatang, tidak ada lagi anggota Bawaslu pusat maupun daerah yang gaptek terhadap layanan berbasis digital.
Baca Juga: Bawaslu Usulkan Tambah Pengawas di TPS pada Pemilu 2024
"Saya mohon, teman-teman pimpinan jangan gaptek, yang bisa nulis staf-stafnya saja, nggak bisa begitu. Kita semua harus bisa," kata Puadi di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (10/11/2022).
Ia berharap, sistem tersebut mampu mempermudah akses masyarakat yang ingin melaporkan data atau dugaan pelanggaran pemilu di seluruh Indonesia.
"Upaya atau langkah strategis Bawaslu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024, semua serba digital. Semuanya sudah langsung klik laporannya apa dan sebagainya," jelasnya.
Baca Juga: Belum Penuhi Syarat, PSI Optimistis Lolos Pemilu 2024
Ia menambahkan, layanan berbasis digital itu juga akan memudahkan pemetaan data-data pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu.
Selain itu, sambung dia, sistem tersebut bertujuan untuk menghadirkan transparansi, meningkatkan kualitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap gelaran Pemilu di Tanah Air.
"Jadi, kalau kita mau lihat data terkait politik uang, gampang. Dulu, kalau kita mau nyari data tentang politik uang kan lempar-lemparan. Ini adanya di mana, gitu kan,” cetusnya.
Puadi mengatakan, data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ke depan juga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, tidak validnya data IKP akan merepotkan pengawas dan penyelenggara pemilu dalam meggelar kontestasi demokrasi.
Pasalnya, pihaknya sedang menyiapkan layanan satu pintu, perihal laporan pelanggaran Pemilu dan akan berbasis digital.
Komisioner Bawaslu RI, Puadi berharap, pada gelaran pesta demokrasi mendatang, tidak ada lagi anggota Bawaslu pusat maupun daerah yang gaptek terhadap layanan berbasis digital.
Baca Juga: Bawaslu Usulkan Tambah Pengawas di TPS pada Pemilu 2024
"Saya mohon, teman-teman pimpinan jangan gaptek, yang bisa nulis staf-stafnya saja, nggak bisa begitu. Kita semua harus bisa," kata Puadi di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (10/11/2022).
Ia berharap, sistem tersebut mampu mempermudah akses masyarakat yang ingin melaporkan data atau dugaan pelanggaran pemilu di seluruh Indonesia.
"Upaya atau langkah strategis Bawaslu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024, semua serba digital. Semuanya sudah langsung klik laporannya apa dan sebagainya," jelasnya.
Baca Juga: Belum Penuhi Syarat, PSI Optimistis Lolos Pemilu 2024
Ia menambahkan, layanan berbasis digital itu juga akan memudahkan pemetaan data-data pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu.
Selain itu, sambung dia, sistem tersebut bertujuan untuk menghadirkan transparansi, meningkatkan kualitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap gelaran Pemilu di Tanah Air.
"Jadi, kalau kita mau lihat data terkait politik uang, gampang. Dulu, kalau kita mau nyari data tentang politik uang kan lempar-lemparan. Ini adanya di mana, gitu kan,” cetusnya.
Puadi mengatakan, data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ke depan juga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, tidak validnya data IKP akan merepotkan pengawas dan penyelenggara pemilu dalam meggelar kontestasi demokrasi.
- Penulis :
- Aditya Andreas
