Pantau - KPU RI mengakui politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPATK, Kamis (19/1/2023). Ia menyinggung, pragmatisme politik yang masih membudaya di Indonesia.
Baca Juga: KPU RI Pilih Tokoh-Tokoh Masyarakat Untuk Jadi Tim Seleksi KPUD
"Memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye," kata Idham dalam paparannya.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI ini menyebut, ongkos kampanye yang dikeluarkan untuk satu daerah bahkan bisa lebih dari 25 miliar rupiah.
Di satu sisi, lanjut Idham, Indonesia memang banyak menuai pujian dari kalangan internasional karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang rumit hanya dalam satu hari.
Baca Juga: Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Tersangka Kasus Video Mesum DPRD PPU
"Namun, di sisi lain, sejumlah studi juga mengemukakan bagaimana proses elektoral di Indonesia masih diiringi oleh politik uang," ungkapnya.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kami untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik ataupun dalam persoalan yang lebih luas," lanjutnya.
Hal ini disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPATK, Kamis (19/1/2023). Ia menyinggung, pragmatisme politik yang masih membudaya di Indonesia.
Baca Juga: KPU RI Pilih Tokoh-Tokoh Masyarakat Untuk Jadi Tim Seleksi KPUD
"Memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye," kata Idham dalam paparannya.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI ini menyebut, ongkos kampanye yang dikeluarkan untuk satu daerah bahkan bisa lebih dari 25 miliar rupiah.
Di satu sisi, lanjut Idham, Indonesia memang banyak menuai pujian dari kalangan internasional karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang rumit hanya dalam satu hari.
Baca Juga: Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Tersangka Kasus Video Mesum DPRD PPU
"Namun, di sisi lain, sejumlah studi juga mengemukakan bagaimana proses elektoral di Indonesia masih diiringi oleh politik uang," ungkapnya.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kami untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik ataupun dalam persoalan yang lebih luas," lanjutnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
