Pantau - Pengamat Kepolisian ISESS Bambang Rukminto menyatakan, ada upaya terstruktur dari pihak penguasa dalam meminta dukungan dari kalangan akademisi.
Hal ini terkait adanya isu sejumlah pihak kampus yang diminta membuat video testimoni kinerja positif Presiden Joko Widodo.
Menurut Bambang, permintaan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang terstruktur dari pihak yang berwenang.
"Bukan hanya di Semarang, tetapi juga di banyak kampus lainnya, permintaan serupa disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya arahan yang jelas dari pihak yang berwenang," ungkap Bambang pada Jumat (9/2/2024).
Bambang juga menyoroti budaya hirarki yang masih kuat di kepolisian, di mana setiap anggota diharapkan untuk patuh terhadap perintah atasan.
"Di kepolisian, budaya hirarki masih sangat kental. Semua anggota diharapkan untuk taat pada perintah atasannya. Ini menjadi bagian dari budaya Satya Haprabu, yang diinterpretasikan sebagai ketaatan pada atasan," jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan keprihatinannya terhadap keterlibatan kepolisian dalam ranah politik, terutama menjelang pemilihan umum.
"Langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian terkesan kurang matang dalam menempatkan diri di ranah politik. Hal ini menunjukkan jauhnya kepolisian dari idealisme profesionalisme yang diharapkan dalam gerakan reformasi," paparnya.
Menurut Bambang, keterlibatan kepolisian dalam isu politik seharusnya menjadi bahan evaluasi serius oleh semua pihak terkait.
"Peran utama kepolisian seharusnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pembuatan video testimoni lebih tepat menjadi tanggung jawab unit humas, bukan langsung dari kepolisian," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
