Pantau - Partai Demokrat menegaskan, penunjukan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri ATR/BPN bukanlah sebagai bentuk balas budi politik kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami tidak melihatnya sebagai tindakan balas budi politik," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, penunjukan AHY adalah hak prerogatif presiden, dan Jokowi dianggap telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.
"Pak Presiden Jokowi tentu saja memiliki berbagai pertimbangan yang matang dalam menunjuk siapa pun yang akan membantunya di kabinet, termasuk dalam penunjukan Mas Ketum AHY sebagai Menteri ATR/BPN," katanya.
Kamhar meyakini, AHY akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya, AHY adalah individu yang cepat belajar dan selalu mempersiapkan diri secara komprehensif untuk setiap tugas yang diberikan.
"Walaupun waktu yang tersedia terbatas, kami yakin bahwa Mas Ketum AHY akan dapat memberikan kontribusi besar bagi rakyat, bangsa, dan negara di Kementerian ATR ini," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, menyatakan keraguan terhadap penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN. Menurutnya, ada unsur politik di dalamnya.
"Karena ini terjadi di tahun politik, sulit untuk memisahkan unsur politiknya dari pembentukan koalisi politik baru di pemerintahan Jokowi, setidaknya menjelang akhir masa jabatannya," ungkap Yanuar kepada wartawan.
- Penulis :
- Aditya Andreas
