Pantau - Di tengah gejolak politik pasca-Pemilu 2024, Kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bergerak bersama untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.
Langkah ini, jika terealisasi, akan menambah deretan panjang penggunaan hak angket oleh DPR sejak era pemerintahan Sukarno hingga masa Jokowi.
Berikut daftar penggunaan hak angket yang pernah digulirkan DPR RI:
Era Sukarno: Penggunaan Devisa
Pada era 1950-an, DPR pertama kali menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki penggunaan devisa oleh pemerintah. Namun, nasib dari upaya tersebut tidak pernah jelas.
Era Soeharto: Kasus Pertamina
Pada tahun 1980-an, DPR kembali menggunakan hak angketnya. Kali ini, kasus yang diselidiki berkaitan dengan Pertamina dan diduga melibatkan H. Thahir. Namun, usulan ini akhirnya ditolak.
Era Gus Dur: Buloggate dan Bruneigate
Dalam masa pemerintahan Gus Dur, kasus Buloggate (dana Bulog) dan Bruneigate (sumbangan dari Sultan Brunei) diselidiki melalui hak angket DPR. Namun, skandal ini berujung pada kejatuhan Gus Dur dari jabatannya.
Era Megawati: Penyelewengan Dana Bulog
Pada masa pemerintahan Megawati, DPR mencoba mengusut penyelewengan dana nonbujeter Bulog yang diduga merugikan negara sebesar Rp40 miliar. Namun, hasil dari investigasi ini tidak berdampak signifikan.
Era SBY: Penjualan Kapal Tanker Pertamina dan Kasus Impor Beras
Di masa pemerintahan SBY, DPR menyelidiki penjualan dua kapal tanker VLCC Pertamina yang diduga dilakukan secara salah pada tahun 2004. Selain itu, DPR juga mengusut kasus impor beras yang menjadi kontroversi. Namun, hasil investigasi atas kasus-kasus ini juga tidak selalu memuaskan.
Penyelesaian Kasus BLBI pada Era SBY
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi sorotan pada era SBY. DPR menggunakan hak angket dalam upaya menyelesaikan kasus ini, namun prosesnya akhirnya tidak menghasilkan keputusan yang signifikan.
Penyusunan DPT Pemilu 2009 pada Era SBY
Pada pemilu tahun 2009, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi polemik. DPR berusaha mengusut masalah ini melalui hak angket, tetapi hasilnya tidak terlalu berdampak.
Kasus Bank Century pada Era SBY
Kasus Bank Century menjadi perhatian DPR pada tahun 2009. DPR menggunakan hak angket untuk menyelesaikan kasus ini, namun hasilnya juga tidak sepenuhnya memuaskan.
KPK pada Era Jokowi
Di masa pemerintahan Jokowi, DPR pernah menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK terkait penolakan memberikan rekaman BAP Miryam Sri Haryani dalam kasus e-KTP. Namun, beberapa fraksi menolak penggunaan hak angket ini.
- Penulis :
- Aditya Andreas
