Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2024 untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan dapat dipercaya. Menurutnya, netralitas ASN sangat krusial untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan adil dan tanpa konflik kepentingan.
"Birokrasi yang bersih sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Jika birokrasi terpecah karena konflik politik, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang objektif dan adil?" ujar Bima Arya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Minggu (10/11).
Bima menambahkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, sehingga tidak seharusnya terlibat dalam dukungan politik kepada calon tertentu."Pemerintah harus hadir untuk melayani, memudahkan, dan pada akhirnya membahagiakan rakyat, tanpa ada intervensi politik," ujarnya.
Baca Juga:
Bawaslu Jakbar: ASN Harus Jaga Netralitas Selama Kampanye Pilkada
Wamendagri juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menjaga sikap netral dalam Pilkada 2024. ASN diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan yang dapat merusak integritas dan kualitas demokrasi."Netralitas ASN adalah kunci untuk menciptakan partisipasi politik yang sehat dan memastikan kualitas demokrasi di daerah," tambahnya.
Sementara itu, Bima juga mengapresiasi peran Bawaslu dalam menyelenggarakan forum sosialisasi terkait netralitas ASN dan mengucapkan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati dan wali kota yang hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Seperti yang diketahui, netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Surat Edaran Bersama yang diteken pada 22 September 2022 oleh sejumlah kementerian dan lembaga, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
