Pantau Flash
HOME  ⁄  Politik

DPD RI Tekankan Perlunya Instrumen yang Jelas untuk Program Makan Bergizi Gratis

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

DPD RI Tekankan Perlunya Instrumen yang Jelas untuk Program Makan Bergizi Gratis
Foto: Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma saat ditemui awak media usai melakukan kunjungan kerja di Bawaslu Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Pantau - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Filep Wamafma, menyatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025 harus dilengkapi dengan instrumen yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan oleh pemerintah pusat atau daerah," kata Filep saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/11/2024).

Komite III DPD RI berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah kementerian, termasuk Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, serta Kepala Badan Gizi Nasional, untuk membahas rincian pelaksanaan program ini.

Baca Juga:
DPR Minta Data Penerima Program Makan Bergizi Gratis Harus Akurat
 

Filep menjelaskan bahwa setiap daerah perlu memahami dengan baik mekanisme penyelenggaraan program, baik dalam hal pengadaan bahan makanan maupun distribusinya. Pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan segala kebutuhan agar program tersebut berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, sehingga pelaksanaan program ini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.“Jangan sampai seperti waktu PON Papua, yang makanan didistribusikan dari Surabaya ke Papua,” ungkap Filep.

Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar sejumlah kelompok, termasuk balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Filep mengusulkan agar skema program ini memprioritaskan pemanfaatan komoditas pangan lokal, guna mendorong semangat petani dalam meningkatkan produksi pangan yang bergizi.

Filep menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses pengolahan makanan harus melibatkan tenaga ahli gizi dan dokter untuk memastikan kualitas dan keseimbangan gizi yang diterima oleh penerima manfaat. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan menangani masalah kesehatan yang mungkin muncul.

“Jika ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan,” ujarnya.

Penulis :
Ahmad Ryansyah