Pantau Flash
HOME  ⁄  Politik

DPR Terus Serap Aspirasi Masyarakat untuk Perbaikan Sistem Politik Indonesia

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

DPR Terus Serap Aspirasi Masyarakat untuk Perbaikan Sistem Politik Indonesia
Foto: Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI aktif menjaring aspirasi masyarakat selama masa reses terkait dengan usulan perbaikan sistem politik Indonesia.

Toha mengungkapkan, pihaknya berupaya turun ke lapangan untuk mendengar masukan, kritik, dan saran dari berbagai lapisan masyarakat. "Di masa reses dan serap aspirasi, kami betul-betul menemui banyak lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang masuk," kata Toha, Senin (16/12/2024).

Dia menambahkan, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perbaikan sistem politik. "Suara masyarakat harus didengar, dan mereka harus dilibatkan dalam perbaikan sistem politik mendatang," ujarnya.

Baca Juga:
Komisi II Usulkan Omnibus Law untuk Reformasi Sistem Politik dan Pemilu
 

Toha mengungkapkan bahwa selama masa reses, ia telah bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti petani, guru, anak muda, dan tokoh masyarakat. Semua aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke parlemen sebagai bahan diskusi dalam menyusun konsep perbaikan sistem politik Indonesia.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam perbaikan sistem politik mencakup pemilihan gubernur yang akan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Toha, meski pemilihan gubernur melalui DPRD perlu dicoba, pemilihan bupati, wali kota, dan wakilnya tetap harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Ini perlu dimulai, tetapi untuk pemilihan bupati, wali kota, dan wakilnya tetap dipilih rakyat secara langsung," ujar Toha yang berasal dari Fraksi PKB DPR RI.

Fraksi PKB juga aktif mengusulkan pemilihan gubernur melalui DPRD karena biaya pemilihan yang sangat besar dan otonomi daerah yang seharusnya lebih banyak dimiliki oleh tingkat kabupaten/kota. Usulan tersebut disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto, yang pada perayaan HUT Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat (12/12), juga menyampaikan rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Selain itu, PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) agar pileg tidak kurang mendapat perhatian masyarakat ketika digelar bersamaan dengan pilpres.

"Masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan sistem politik Indonesia," tambah Toha.

Penulis :
Ahmad Ryansyah