Pantau - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam guna menciptakan stabilitas nasional dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam pertemuan antara pemerintah dengan sejumlah
di Jakarta, Kamis (6/3/2025), berbagai aspirasi disampaikan, termasuk mengenai kebijakan strategis, perlindungan hak-hak ulama, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat, termasuk ormas Islam."Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan berlandaskan prinsip keadilan," ujarnya.
Baca Juga:
Wamenag Ajak Ormas Islam Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan ormas Islam juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan publik dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menegaskan perlunya penegakan hukum yang tidak tebang pilih serta kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua kelompok masyarakat.
Salah satu fokus utama dalam diskusi adalah mengenai partisipasi ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah. Perwakilan dari Hidayatullah dan Al-Ittihadiyah mengungkapkan harapan agar ormas Islam dapat lebih berperan dalam program-program yang menyangkut kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi berbasis syariah.
Pemerintah juga menekankan bahwa investasi yang saat ini sedang dilakukan akan membawa dampak positif dalam beberapa tahun ke depan, termasuk peningkatan ekonomi dan penguatan sektor strategis lainnya."Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk komunitas pesantren dan organisasi keagamaan," lanjut Menko.
Dalam rangka mempererat komunikasi antara pemerintah dan ormas Islam, disepakati bahwa dialog akan terus dilakukan secara berkala untuk membahas isu-isu spesifik, terutama yang berkaitan dengan hukum, hak asasi manusia, dan penguatan sosial keagamaan di Indonesia. Para pemimpin ormas Islam pun menyambut baik upaya ini dan berharap agar pemerintah terus berkomitmen dalam menjaga keterbukaan serta keadilan dalam penerapan kebijakan nasional.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
