Pelantikan Duta Besar oleh Presiden Prabowo
Pantau - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 31 duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan organisasi internasional dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Upacara diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.
PSU di Empat Kabupaten Berjalan Lancar
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada 22 Maret 2025 di empat kabupaten berlangsung tertib dan lancar. PSU dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, yang memerintahkan PSU di 24 daerah.
Empat kabupaten yang telah melaksanakan PSU lebih dulu adalah Kabupaten Siak (Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah), dan Magetan (Jawa Timur).
Sorotan Lain: Keamanan di Papua dan RUU Perkoperasian
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa negara harus bertindak tegas terhadap serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ia menekankan bahwa tenaga pendidik harus dilindungi dan tidak boleh menjadi korban kekerasan.
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai usul inisiatif DPR. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menanyakan persetujuan peserta rapat, yang akhirnya menyepakati untuk memproses RUU tersebut lebih lanjut.
Rapat Persiapan Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan
Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas persiapan program Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten. Menteri yang hadir termasuk Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.
Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah yang membutuhkan.
Tags: politik, pemerintahan, pemilu, pendidikan, Papua
- Penulis :
- Pantau Community
