Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, mendesak PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) untuk segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang hingga kini masih berada di Jakarta dan Surabaya usai menjalani pelatihan soft skill.
Anggota DPRK Mimika, Anton Niwilingame, menyampaikan bahwa karyawan tersebut telah direkrut melalui program pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) di Surabaya.
"Saat ini 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya. Kami belum mengetahui kapan mereka pulang dan hak-hak mereka dari perusahaan juga tidak jelas," kata Anton di Timika, Kamis.
Sorotan DPRK terhadap Proyek Tailing PT HAL
Anton menjelaskan bahwa PT HAL tengah menggarap proyek pengelolaan tailing atau limbah tambang menjadi semen, paving block, dan keramik.
Perusahaan ini disebut telah merekrut sekitar 6.000 karyawan, sebagian besar berdasarkan rekomendasi gereja, namun proses perekrutannya dinilai tidak transparan.
"Perusahaan ini telah merekrut sebanyak 6.000 karyawan dan kebanyakan karyawan mendapatkan rekomendasi dari gereja. Namun, perekrutan ini tidak transparan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa PT Freeport Indonesia selaku pemilik tailing tidak mengetahui perekrutan tersebut, begitu juga dengan lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko yang tidak dilibatkan dalam prosesnya.
"Selain itu, pemerintah daerah dan DPRK setempat juga tidak diberi informasi terkait dengan proyek pengelolaan tailing," katanya lagi.
DPRK Mimika akan memanggil manajemen PT HAL untuk meminta penjelasan dan mendesak pemulangan segera para karyawan yang masih tertahan di luar Papua.
Anton menegaskan DPRK juga akan mengawasi ketat proyek pengelolaan tailing tersebut karena pabriknya berada di antara permukiman warga.
"Ini berbahaya terhadap lingkungan sehingga harus dikaji kembali karena bahan kimia tailing bisa mencemari ribuan hektare tanah ulayat. Jadi, kami minta proyek ini dihentikan sementara hingga ada kajian yang jelas," ujarnya.
- Penulis :
- Pantau Community
