Pantau Flash
Pemerintah Terbitkan Perpres 109/2020 Dorong Pelaksanaan PSN
Abu Bakar Ba'asyir Dirawat di RSCM dengan Pengawalan Densus 88 dan Brimob
KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rumah Sakit
Kemenparekraf Gelar Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020
KH Miftachul Akhyar Terpilih Jadi Ketum MUI

Edhy Prabowo: Sektor Perikanan Penggerak Perekonomian Nasional

Edhy Prabowo: Sektor Perikanan Penggerak Perekonomian Nasional Pekerja memisahkan daging ikan tuna saat proses pengolahan ikan di Industri Pengolahan Ikan Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

Pantau.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo tetap meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang bakal menjadi penggerak roda perekonomian nasional karena besarnya potensi yang dimiliki Indonesia yang belum dioptimalkan dengan baik.

"Bangsa kita memiliki keunggulan dalam kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan karena dua pertiga dari luas total wilayah kita adalah lautan. Maka tidak salah kalau kita memilih sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak roda perekonomian nasional," kata Edhy Prabowo di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Menurut Edhy, sejumlah alasan mengapa sektor kelautan dan perikanan adalah penggerak roda ekonomi nasional antara lain karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas.

Selain itu, ujar dia, sumber daya di sektor kelautan dan perikanan selalu dapat diperbaharui sehingga bisa bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif dan berkelanjutan. Apalagi saat ini banyak komoditas perikanan yang bisa dibudidayakan. "Banyak hal yang dulunya hanya bisa kita ambil dari lapangan, dari lautan, rawa, maupun pantai, sekarang sudah bisa kita hasilkan sendiri dengan dipijahkan. Di antaranya kerapu, kepiting, dan masih banyak lagi," katanya melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Menteri Edhy Yakin RI Berpotensi sebagai Negara Penghasil Udang

Ia berpendapat sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan kuat dengan industri-industri lain, serta memiliki daya serap tenaga kerja industri kelautan dan perikanan cukup tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa prospek pasar produk kelautan dan perikanan menunjukkan pangsa yang terus meningkat, karena jumlah penduduk dunia terus bertambah jumlahnya yang turut memperbesar permintaan pangan laut (seafood).

Terlebih pada masa pandemi, lanjutnya, masyarakat semakin sadar bahwa kebutuhan gizi hanya akan terpenuhi dari produk pangan yang menyediakan kandungan protein tinggi dan kolesterol rendah, sehingga mampu meningkatkan imun tubuh.

"Tidak cuma kebutuhan pangan, manusia juga membutuhkan kelengkapan hidup yang lain seperti kosmetik dan obat-obatan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut banyak terkandung di dalam sumber daya hayati di perairan Indonesia," katanya.

Merujuk kepada data BPS untuk ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan semester I-2020, terjadi peningkatan sebesar 6,9 persen atau setara USD2,4 miliar. Begitu pula dengan sumber daya perikanan di Indonesia yang melimpah, yakni di perikanan tangkap potensinya mencapai 12,5 juta ton per tahun dan lahan budidaya lebih dari 4,5 juta hektar.

Baca juga: Menteri Edhy Harapkan Pemda Optimalkan Program KUR-Permodalan KKP

Untuk itu, sejumlah pejabat KKP seperti Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyebut, profesi sebagai nelayan merupakan hal yang sangat menjanjikan terlebih dengan berbagai kemudahan yang telah dilakukan oleh KKP dalam membantu memudahkan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Menurut dia, agar nelayan dapat tetap berusaha dan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan, KKP telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain pelaksanaan perizinan yang cepat melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam dan bisa diakses selama 24 jam.

Kemudian, penetapan protokol kesehatan di pelabuhan perikanan dan kapal perikanan, relaksasi cek fisik kapal perikanan, serta penyederhanaan dan relaksasi pelayanan kesyahbandaran seperti perpanjangan masa berlaku surat persetujuan berlayar (SPB).

Apalagi, saat ini kredit usaha rakyat (KUR) di bawah Rp50 juta juga diberikan tanpa agunan, bunganya pun sudah turun dari 7 persen menjadi 6 persen. Oleh sebab itu ia berharap Dinas Kelautan dan Perikanan dapat turun dan mendata nelayan yang membutuhkan akses permodalan.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: