Pantau.com - Kementerian Pertanian tetap berupaya untuk menyediakan bahan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia dengan berfokus pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Dr Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan upaya itu dimaksudkan untuk memastikan kecukupan pangan sehingga individu tetap sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
Baca juga: Kementan Keluarkan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kurban Idul Adha
Agung menuturkan dampak COVID-19 juga mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Hal ini dilihat dari beberapa aspek seperti perubahan supply demand yang berpengaruh terhadap harga pasar, perubahan ke transaksi online, ancaman kekeringan dan krisi pangan global, hambatan distribusi pangan antarprovinsi dan dalam provinsi, serta beberapa dampak lainnya.
"Kementerian Pertanian menyusun strategi pemantapan sistem pangan nasional dengan beberapa program kerjanya," katanya dalam materi tentang "Tantangan Ketahanan Pangan Dimasa dan Pascapandemi Covid-19" di seminar yang digelar Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 28 Juli 2020.
"Seperti peningkatan produksi (sentra dan wilayah defisit), diversifikasi pangan lokal dengan program pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat melalui pekarangan pangan lestari (P2L) sampai pada upaya peningkatan konsumsi pangan B2SA dengan edukasi konsumsi pangan B2SA dan peningkatan kapasitas pengawasan keamanan pangan," lanjut Agung.
Baca juga: Kementan: Olahan Bahan Pangan Lokal Miliki Potensi Besar
Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Palubuhu mengatakan sektor ketahanan pangan sangat strategis di era krisis pandemi, mengingat sektor tersebut sangat rentan terhadap permasalahan COVID-19, sehingga, memang sangat penting untuk dibahas dalam berbagai multisektor.
"Ketika kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan PSBB, secara tidak langsung ini mempengaruhi proses produksi dan distribusi bahan pangan. Hal ini membutuhkan peran banyak pihak bukan hanya kementerian Pertanian. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai penghubung untuk menguatkan kerja sama multisektoral," jelasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
