Pantau Flash
Menko Marinves Klaim Bank Dunia Puji Ketangguhan Ekonomi Indonesia
Seluruh Kecamatan di Kota Medan Masuk Zona Merah COVID-19
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
Nihil Kasus Baru di 6 Provinsi, Positif COVID-19 di Indonesia 29.521 Kasus
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020

Meski Ada Virus Korona, Bappenas: Ibu Kota Pindah Tetap Sesuai Rencana

Headline
Meski Ada Virus Korona, Bappenas: Ibu Kota Pindah Tetap Sesuai Rencana Ilustrasi ibu kota negara. (Foto: Pantau.com/Amin)

Pantau.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan pemindahan ibu kota negara akan tetap sesuai rencana meski ada wabah virus Corona (Covid-19).

"Terus berjalan, tetap sesuai jadwal," kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo.

Ia optimistis rencana pemindahan itu sesuai jadwal karena sudah disusun matang. Saat ini, lanjut dia, prosesnya sudah dalam tahap penyelesaian regulasi yakni keputusan presiden (Kepres) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara Tak Masuk Omnibus Law, Begini Bocoran Bappenas


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota yang baru akan disampaikan ke DPR setelah reses. Reses DPR direncanakan mulai pada Jumat (28/2) hingga dua pekan setelahnya.

Apabila payung hukum sudah rampung, maka ditargetkan ground breaking pembangunan ibu kota negara yang baru bisa dilakukan akhir tahun ini.

Pemerintah menargetkan tahun 2024 ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.

Baca juga: Menko Luhut: Sudah Ada 30 Investor yang Berminat Garap Proyek Ibu Kota Baru


Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.

Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru itu mencapai Rp466 triliun, yakni 19 persen diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.



Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Tatang Adhiwidharta

Berita Terkait: