Pantau Flash
Aljazair Umumkan Kasus Virus Korona Pertama di Negaranya
Hasil Liga Champion Semalam: Bayern Berpesta, Barca Tertahan
Tok! PT LIB Tak Izinkan Klub Disponsori Situs Judi hingga Rokok
Wakil Menkes Iran Iraj Harirchi Dinyatakan Positif Korona
Demi Bantu Jiwasraya, Erick Thohir: Masih Proses Diskusi

Anggota DPR Dengar Nih, Kenaikan Anggaran Harus Sejalan dengan Kinerja!

Anggota DPR Dengar Nih, Kenaikan Anggaran Harus Sejalan dengan Kinerja! Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus, memberikan peringatan agar kenaikan anggaran untuk DPR dapat sejalan dengan peningkatan dan perbaikan kualitas kinerja para anggota DPR RI untuk mengelola dan menyerap aspirasi rakyat.

Untuk diketahui, anggaran DPR naik sebanyak Rp833 miliar menjadi Rp5,11 triliun yang akan dimanfaatkan untuk belanja operasional maupun non-operasional. Angka tersebut lebih besar dari yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yaitu Rp4,28 triliun.

Baca Juga: Infografis Pengumuman! Anggaran DPR 2020 Naik

Ia mengatakan, kenaikan anggaran DPR itu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan belanja negara yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp11,6 triliun dari Rp2.528,8 triliun di RAPBN menjadi Rp2.540,4 triliun. Anggaran DPR itu juga dinilai cukup sesuai dengan pembiayaan operasional seperti pembuatan undang-undang dan lain-lain. 

“Secara umum dilihat dari anggaran belanja kita di APBN 2020 Rp2.540,4 triliun lalu, untuk DPR Rp5,11 triliun itu kecil,” kata Heri, Jumat (4/10/2019).

Heri menegaskan bahwa kenaikan anggaran yang terjadi di DPR, kementerian maupun lembaga itu wajar dan seharusnya yang dilihat bukan nilai besarannya melainkan kontribusi dari anggaran itu terhadap berbagai kepentingan negara.

“Kalau dilihat dari efektivitas terhadap fungsi legislasi, sekarang bisa kita lihat sendiri bahwa masih banyak masyarakat yang protes karena kinerja yang kurang memuaskan,” ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan tersebut akan membebani apabila anggaran-anggaran itu justru dihabiskan untuk berbagai hal yang bersifat tidak terlalu produktif, misalnya rapat di luar kantor, kunjungan kerja, belanja pegawai, dan sebagainya.

“Tapi kalau yang benar-benar untuk kepentingan regulasi seperti undang-undang ya itu harus diutamakan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Indef Enny Sri Hartati juga menuturkan kenaikan anggaran DPR tidak masalah untuk dilakukan, sebab pendapatan negara juga naik Rp11,6 triliun dari Rp2.221,5 triliun di RAPBN menjadi Rp2.233,2 triliun.

Baca Juga: Banggar DPR Setujui Postur RAPBN 2020, Harga ICP Minyak Berubah

Di sisi lain menurut Enny, para anggota DPR yang merupakan wakil rakyat seharusnya mengerti bahwa sekarang negara sedang dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah. Untuk itu perlu disadari oleh anggota dewan adalah hanya mengedapankan kepetingan rakyat.

Enny memberikan saran agar sistem penggajian DPR bisa diterapkan secara single salary system yaitu akumulasi dari berbagai penghasilan menjadi satu penghasilan saja, sehingga akan lebih efektif untuk mengontrol keuangan di DPR tersebut.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: