Draf Masih DItutup Rapat, YLBHI Tolak RKUHP Disahkan

Headline

Pantau – Sampai hari ini draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih ditutup rapat oleh pemerintah dan DPR. Aliansi Nasional Reformasi menolak tegas pengesahannya, lantaran hal ini bertentangan dengan UU karena tidak transparan.

“Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pembahasan RKUHP tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation),” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, Jumat (24/6/2022).

Selain YLBHI, tergabung pula aliansi seperti KontraS dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Diketahui Kemenkumham menggelar diskusi pada Kamis (23/6/2022). Menurut YLBHI itu merupakan langkah yang baik, namun ternyata dalam diskusi tersebut bukan membahas RUU KUHP terbaru.

“Diskusi ini bukan bagian dari pembahasan RUU KUHP dengan partisipasi yang bermakna karena seharusnya dilakukan dalam masa sidang di DPR, dan transparan dengan mempublikasikan draf RKUHP terbaru. Tapi ternyata tidak,” kata Isnur.

Kemudian, Aliansi menolak dengan tegas simplifikasi masalah dalam RKUHP bahwa ada 14 pasal krusial untuk pembahasan lebih lanju dengan DPR. Dari 14 kasus tesebut, pemerintah tidak membahasnya. Pasal tersebut antara lain:

1. Penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240 RKUHP),
2. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 353&354 RKUHP),
3. Serta penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin (Pasal 273 RKUHP).

“Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara menjadi perhatian bersama. Karena tidak diatur dalam delik aduan adanya penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara melalui sarana teknologi informasi (Pasal 354 RKUHP). Seperti teknis penyesuaian dalam bentuk kodifikasi terhadap tindak pidana di luar KUHP juga belum secara komprehensif diatur, seperti harmonisasi dengan UU ITE, UU TPKS, dan lainnya,” kata Isnur.

Aliansi meminta Tim Perumus RKUHP terlebih dahulu membuka RKUHP kepada publik dan tidak mengesahkan tanpa adanya pembahasan bermakna seperti yang dikatakan Presiden Jokowi pada 2019. Aliansi menilai jika pemerintah mengesahkan RKUHP tanpa pembahasan, itu melanggar prinsip keterbukaan.

“Aliansi menilai pemerintah tidak merespons terkait permintaan penghapusan pasal yang bertentangan dengan misi RKUHP untuk melakukan dekolonial, pasal-pasal kolonial seperti penghinaan presiden, penguasa umum, lembaga negara sampai dengan larangan unjuk rasa yang bahkan tak ada di KUHP Belanda, masih ingin dipertahankan,” ungkap Isnur.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum diserahkan pemerintah ke DPR. Eddy mengatakan draf tersebut masih banyak perbaikan.

Ia mengungkapkan draf RKUHP masih perlu perbaikan dalam pengetikan, sehingga masih belum bisa diserahkan ke DPR.

“Jadi misalnya gini. Kan ada pasal yang dihapus. Bayangkan kalau pasal dihapus harus dia berubah semua. Misalnya begitu ada pasal yang dihapus, tiba-tiba gini ya, ‘sebagaimana yang dimaksud pasal sekian’. Padahal kan pasalnya jadi dihapus, hilang,” sambungnya.

Selain itu, Eddy juga mengatakan belum menyerahkan draf RKUHP karena pemerintah juga masih melakukan sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan di dalamnya. Ia meminta publik untuk bersabar.

“Bukannya kami tidak mau membuka draf tersebut kepada publik tapi ini ada proses yang harus dihormati bersama,” kata Eddy, Kamis (23/6/2022).

Lebih lanjut, ia tidak ingin kejadian RUU Ciptaker terulang dan ia pun berjanji akan membuka draf ke publik jika sudah diserahkan ke DPR.

“Sampai hari ini tim pemerintah masih membaca ulang. Kita tidak mau apa yang pernah terjadi dalam UU Ciptaker terulang. Malu ini ada puluhan guru besar hukum pidana kemudian tidak membaca teliti. Jadi, kita baca teliti betul, kita serahkan ke DPR, baru kita buka ke publik,” pungkas Eddy.

Tim Pantau
Reporter
Renalya Arinda