Pantau Flash
Karawang Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Akibat Banjir
Akibat Larangan Arab Saudi, Garuda Indonesia Akan Bawa Pulang Jamaah Umrah
Mencekam! 3 Babon Kabur dari Truk Penangkaran
Seorang Pemain Liga Italia Positif Terinfeksi Virus Korona
Bareskrim Terus Kembangkan Penyidikan Kasus Penipuan Putri Arab Saudi

Draf RUU Cipta Lapangan Kerja Akan Dipublikasikan Pekan Ini

Headline
Draf RUU Cipta Lapangan Kerja Akan Dipublikasikan Pekan Ini Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di halaman Gedung Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (22-1-2020). (Foto: Antara/Fauzan)

Pantau.comPemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan akan mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja minggu ini seiring dengan diserahkannya Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

"Hari-hari ini kami sedang siapkan draf surat Presiden ke Ketua DPR. Kan Bapak Presiden juga mintanya diselesaikan hari-hari ini bisa selesai. Kalau selesai Surpres ke DPR, nanti draf RUU baru kita sampaikan ke publik," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Dukungan MK untuk Muliakan UU Omnibus Law

Susiwijono menambahkan Presiden Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa pemerintah akan secepatnya menyelesaikan RUU Omnibus Law itu. "Mestinya hari-hari ini. Kami sudah menyelesaikan, melaporkan. Nanti beberapa isu strategis perlu dilaporkan, perlu keputusan, tinggal kirim Surpresnya," katanya.

DPR dalam sidang paripurna juga telah menyetujui RUU Cipta Lapangan Kerja masuk Prolegnas tahun 2020 bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota Negara. Penanggung jawab Omninus Law Cipta Lapangan Kerja itu, lanjut dia, berada di tangan dua kementerian yakni secara substansi di Kemenko Perekonomian dan proses legislasi ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KSPN Tuding Ada Oknum yang Menunggangi Demo Tolak Omnibus Law

Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster dan 18 sub klaster yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM.

Kemudian tentang Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: