Pantau Flash
Cair H-10! Sri Mulyani Siapkan Rp30,6 Triliun untuk THR PNS
Muhammadiyah Minta Warga Tahan Diri Tak Mudik Lebaran
Eks Ketua Pengadaan Bakamla Didakwa Rugikan Negara Rp63,829 Miliar
KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, Menhan Prabowo: Segera Modernisasi Alutsista 3 Matra
Update COVID-19 22 April: Kasus Positif Naik 6.243 dengan Total 1.626.812

Evaluasi PPKM, Presiden Jokowi Perintahkan Pembatasan Tingkat Lokal

Headline
Evaluasi PPKM, Presiden Jokowi Perintahkan Pembatasan Tingkat Lokal Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai salah satu upaya penanganan COVID-19, dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/2/2021), sebagaimana diutarakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya.

Baca juga: DPR RI Usulkan 'Lockdown' Tiap Akhir Pekan, Wagub DKI: Silakan Saja

"Dalam ratas tadi arahan Presiden agar penanganan COVID-19 dilakukan secara lebih efektif dan tentu bisa dilakukan dengan optimalisasi dari efektivitas dari pada PPKM. Arahan Presiden pendekatannya berbasis mikro atau ditingkat lokal," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers virtual seusai ratas.

Airlangga mengatakan yang dimaksud dengan pendekatan mikro adalah dilakukan mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW dan melibatkan satgas pusat sampai satgas terkecil. "Tentu kegiatan yang dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum," jelas Airlangga.

Baca juga: Ridwan Kamil Tak Pernah Berpikir Terapkan Lockdown di Jawa Barat

Dia juga mengatakan pelibatan aktif Babinsa, Babinkamtibmas dan Satpol PP dalam operasi yustisi, dengan dibantu TNI dan Polri, dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk tracing.

Menurutnya, pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yustisi lingkup mikro ini dan akan melakukan evaluasi secara dinamis. "Pemerintah akan berkonsentrasi pada 98 daerah yang melaksanakan PPKM," ujar Airlangga.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: