Pantau.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak pembatalan keberangkatan haji bagi jamaah maupun perusahaan penyelenggara haji.
Bambang Soesatyo mengatakan ia dapat memahami langkah pemerintah tidak memberangkatkan jamaah calon haji Indonesia, baik yang reguler maupun khusus, akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: Bamsoet Minta Pemerintah Genjot Test PCR COVID-19 di 5 Provinsi Ini
Namun menurut dia langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan warga tersebut juga jangan sampai justru menimbulkan permasalahan baru, baik terhadap calon jamaah maupun perusahaan penyelenggara haji dan umrah.
"Kementerian Agama harus segera duduk bersama dengan perusahaan penyelenggara haji dan umrah, mencari jalan keluar atas permasalahan teknis yang timbul akibat kebijakan tidak memberangkatkan haji Indonesia, mengingat pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah menerima jamaah haji atau tidak," kata Bamsoet, Kamis (4/6/2020).
Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan jika nantinya pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tidak menerima jemaah haji, para perusahaan penyelenggara haji Indonesia bisa mudah mengajukan "refund" hotel dan biaya lain yang telah mereka keluarkan untuk para jamaah.
Baca juga: Dukungan kepada Kemenag Tiadakan Ibadah Haji 2020 Terus Mengalir
Namun jika nantinya pemerintah Arab Saudi memutuskan tetap menerima jemaah haji, tentu akan menyulitkan proses "refund" (pengajuan pengembalian dana). "Masalah teknis ini akan berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan penyelenggara haji dan umrah, proses pengembalian dana jamaah, maupun hal teknis lainnya," kata dia.
Karena itu, menurut dia Kementerian Agama serta perusahaan penyelenggara haji dan umrah harus duduk bersama mencari solusi terbaik. "Saya juga akan sampaikan ke pimpinan DPR RI agar Komisi VIII DPR RI bisa memfasilitasi pertemuan tersebut," ucap Bamsoet.
- Penulis :
- Widji Ananta
