Aplikasi Rukun Aplikasi Rukun
Pantau Flash
Kunjungi Tasta Tabanan Wildlife Park, Bamsoet Dukung Konservasi Flora Fauna
Ganggu Dominasi Duterte, Manny Pacquiao Akan Maju sebagai Capres Filipina
Deklarasikan Dukungan di Pilpres 2024, Sahabat Ganjar Siap Tempur di 17 Negara
Update COVID-19 Indonesia 19 September 2021, Kasus Aktif Turun 4.097, Sembuh Bertambah 6.186 Orang
Alhamdulillah Kabar Baik Lagi, Sebanyak 1.140.750 Dosis Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia

Nah Lho Siap-siap Nih! Warga Tolak Vaksinasi Nggak Bakal Dapat Bansos di Wilayah Ini

Nah Lho Siap-siap Nih! Warga Tolak Vaksinasi Nggak Bakal Dapat Bansos di Wilayah Ini Ilustrasi vaksinasi lansia. (Foto: Antara)

Pantau.comPemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menegaskan akan menghentikan pemberian bantuan sosial apabila warga penerima tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19 dalam mencegah penyebaran COVID-19 di daerah itu.

"Kami akan bertindak lebih tegas lagi kepada warga Kota Kupang yang tidak mau melakukan vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi," kata Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore di Kupang, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Gubernur Edy Minta Kepala Daerah Pastikan Stok Oksigen: Perintahkan dengan Benar Ini Tak Bisa Ditunda

Jefri mengatakan hal itu terkait implementasi penerapan PPKM Level IV di Kota Kupang yang mulai berlaku 26 Juli hingga 3 Agustus 2021. Ia mengatakan, setiap Warga kota Kupang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib melakukan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah itu.

Menurut dia terhadap warga Kota Kupang yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan, menurut dia, berupa penundaan atau penghentian sementara pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial yang selama ini diterima warga penerima bantuan sosial.

Baca juga: Gubernur Khofifah Kena Teguran Keras Wapres Ma'ruf soal Penanganan Covid-19?

Selain itu, kata Jefri, pemerintah juga memberikan sanksi bagi warga yang tidak melakukan vaksinasi berupa penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan, mulai dari RT sampai tingkat kota. "Pemberian layanan administrasi pemerintahan, seperti pembuatan KTP, akta dan dokumen kependudukan lainnya, tidak akan dilayani," kata Jefri.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang memberikan pengecualian terhadap warga yang tidak melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan sehingga tidak memungkinkan divaksin, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskesmas maupun rumah sakit.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: