Forgot Password Register

Headlines

Ada 'Tina Toon' dalam Kasus Suap di Kabupaten Bekasi

Ada 'Tina Toon' dalam Kasus Suap di Kabupaten Bekasi Uang hasil korupsi di Kabupaten Bekasi (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin dan delapan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap Pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan dalam komunikasi pemberian suap diduga pihak-pihak tersebut menggunakan kode tertentu. 

"Terindentifikasi penggunaan sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Pemkab Bekasi antara lain 'Melvin', 'Tina Toon', 'Windu', dan 'penyanyi'," kata Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam (15/10/2018).

Baca juga: 9 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap di Kabupaten Bekasi

Laode tidak menjelaskan lebih rinci masing-masing kode tersebut merujuk kepada siapa. Namun Laode mengatakan dalam setiap komunikasinya pihak-pihak yang terlibat pada perkara suap itu selalu memanggil dengan nama samaran.  

Dalam kasus ini KPK menetapkan status tersangka kepada Bupati Bekasi bersama empat orang lainnya yang diduga sama-sama menerima suap. Yakni Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin; Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar; Kadis Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi Neneng Rahmi. 

Sedangkan empat orang di antaranya diduga sebagai pihak pemberi suap. Yakni, Direktur operasional Lippo Group Billy Sindoro; pegawai Lippo Group Henry Jansen; dan dua konsultan Lippo Group Taryudi juga Fitra Djaja Purnama. 

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Tersangka Suap Proyek Meikarta

"Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha. Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi dalam tiga fase. Yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare," jelas Laode. 

Ia menambahkan pemberian suap itu merupakan bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan penerimaan pertama dari total komitmen Rp 13 miliar melalui sejumlah Dinas. Yakni Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sebesar Rp7 miliar melalui kepada dinas. Yaitu pada pemberian April, Mei, dan Juni 2018," kata Laode. 


Share :
Komentar :

Terkait

Read More