Pantau Flash
Pesawat Latih Cesna Jatuh di Sungai Indramayu, Satu Orang Hilang
Tim Estafet Putra-Putri Raih Medali Emas di ASG 2019
Mabes TNI Bentuk Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen
Dua Tahun Korupsi, Pjs Dirut PD Pasar Bermartabat Bandung Jadi Tersangka
Pengungsi Masih Kekurangan Tenda Pasca Sepekan Gempa Halmahera Selatan

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Soal Situng, Fadli Zon: Beri Sanksi Dong!

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Soal Situng, Fadli Zon: Beri Sanksi Dong! Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur dalam sistem penghitungan (situng). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan seharusnya Bawaslu bisa memberikan sanksi kepada KPU lantaran telah memberikan dampak merusak.

Baca juga: Bawaslu Putuskan Situng KPU Melanggar, Ini Kata Sandiaga

"Kalau ada kesalahan baik itu masalah situng, masalah quick count, mestinya ada langkah untuk selain memperbaiki, berikan sanksi dong karena kesalahan itu pasti memberikan dampak damage yang merusak," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Dampak kerusakan yang dimaksud Fadli yakni dampak yang telah merusak situasi menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketidakpercayaan kepada institusi penyelenggara pemilu.

Fadli mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas terjadi dampak kerusakan tersebut. Pasalnya Bawaslu sama sekali tak memberikan sanksi kepada KPU yang dinyatakan melanggar.

"Apa lantas yang dilakukan itu. Bagaimana damage ini?," tanya Fadli.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur dalam sistem penghitungan (Situng). Akan tetapi, Bawaslu tetap minta KPU untuk menggunakan Situng dengan alasan untuk menjamin keterbukaan pada masyarakat.

Baca juga: Begini Tanggapan BPN Soal Bawaslu yang Tak Minta KPU Hentikan Situng

"Oleh karenanya keberadaan situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaran pemilu bagi masyarakat," ucap Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang Bawaslu RI, Kamis (16/5/2019).


Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: