Pantau.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengundang pemantau Pemilu internasional dari luar negeri untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir potensi kecurangan.
"Potensi kerusuhan itu di depan mata kalau ini tidak dianggap sesuatu yang serius oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Kami akhirnya berpendapat, kita akan mengundang pemantau pemilu dari luar untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019," ujar Ferry dalam sebuah diskusi yang di gelar di Kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Desember 2018.
Baca juga: KPU Gunakan Kotak Suara dari Bahan Kardus, BPN Prabowo-Sandiaga Lempar Kritik
Menurutnya banyak sekali hal yang terjadi beberapa waktu terakhir bisa dianggap berpotensi menjadi kecurangan di Pemilu 2019. Pertama, terkait kaum disabilitas mental yang dimasukan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Soal orang gila punya hak pilih itu agak membingungkan sebenarnya. Menjelaskan kampanye ke masyarakat itu bagaimana," ungkapnya.
Kemudian juga soal keputusan KPU untuk menggunakan kotak pemungutan suara dengan bahan kardus. Menurutnya, hal tersebut bisa juga menjadi potensi kecurangan.
Sementara yang terakhir, Ferry menjelaskan, terkait permasalahan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang ditemukan diberbagai daerah tercecer begitu saja di pinggir jalan.
Baca juga: Ternyata Ini Alasan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur Sambangi Kantor KPU
"Kalo itu gak dimutakhirkan kemudian ada e-KTP tercecer itu kemudian khawatirnya nanti ketika pada penyelenggaraan, semua orang nanti menyalahgunakan," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
