Pantau.com - Sejumlah lembaga survei berlomba-lomba merilis hasil survei mengenai Pilpres 2019 jelang hari pencoblosan. Dalam beberapa hasil survei, mayoritas memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf, atas rivalnya pasangan Prabowo-Sandi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai banyaknya lembaga survei merilis hasil surveinya jelang hari pencoblosan hanya untuk mem-framing masyarakat. Menurutnya, para lembaga survei sengaja dibayar.
"Ya memang tugas mereka (para lembaga survei) framing bukan mencari fakta. Dibayar untuk framing bukan untuk mencari fakta," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Baca juga: Fahri Hamzah Buka Suara Soal Video Luhut Beri Amplop ke Kiai di Madura
Fahri menuturkan, jika lembaga survei itu benar-benar melakukan surveinya, maka seharusnya survei itu tidak usah dipublikasikan. Seharusnya, menurut Fahri, hasil survei itu hanya untuk kepentingan internal saja.
"Bahkan kemudian ada kecenderungan menggunakan hasil survei itu untuk meng-attack kelompok lain. seperti yang saya dengar pemilih FPI telah beralih kepada Jokowi. Kan lucu. Ya memang dibayarnya untuk framing," ungkapnya.
Baca juga: Amien Rais Jadi Saksi di Persidangannya, Ini Kata Ratna Sarumpaet
Lebih lanjut, eks politikus PKS itu menyebut bahwa jika terus begini, maka lembaga survei seharusnya bisa dikenai delik hukum. Pasalnya, kata Fahri, lembaga survei saat ini tidak ada yang transparan.
"Menurut saya itu ada pelanggaran hukumnya karena mau memanipulasi data dan juga kental persoalan etikanya. Kenapa? Ya karena mereka itu dibayar untuk melakukan itu tetapi tidak transparan," tandasnya.
- Penulis :
- Adryan N
