Forgot Password Register

Headlines

Imunitas Jadi Lindungi Anggota DPR yang Terseret Hoax Ratna Sarumpaet?

Imunitas Jadi Lindungi Anggota DPR yang Terseret Hoax Ratna Sarumpaet? Gedung DPR RI. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com -  Sejumlah Anggota DPR dilaporkan ke polisi terkait penyebaran berita hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Namun, anggota DPR ini kerap kali proses hukumnya tak berjalan atau berhenti ditengah jalan. Publik menilai hal ini karena hak imunitas DPR yang diatur dalam UU MD3 Pasal 245 menjadi tameng.

Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), imunitas anggota DPR tak semewah sebelumnya karena untuk memeriksa anggota DPR tak perlu lagi melalui pertimbangan MKD tapi cukup izin presiden saja.

"Dan saya kira mestinya tak sulit bagi presiden untuk memberikan ijin pemeriksaan oleh kepolisian terhadap anggota DPR demi penegakan hukum yang adil," ujar Lucius saat dihubungi Pantau.com, Sabtu (6/10/2018).

Baca juga: MKD Klaim Belum Terima Laporan Terkait Anggota DPR yang Diduga Penyebar Berita Hoax

Menurutnya yang menjadi permasalahan disini ialah ada di penegak hukum. Padahal menurutnya, bukan perkara sulit meminta ijin presiden untuk memproses hukum anggota DPR yang bermasalah.

"Masalahnya saya kira ada di penegak hukum yang kadang dengan alasan yang tak jelas tidak memproses kasus yang diduga melibatkan anggota DPR," cetusnya.

"Mestinya sih begitu ada laporan terhadap anggota DPR, penegak hukum segera mengajukan ijin kepada Presiden agar bisa memeriksa anggota yang bersangkutan," sambungnya.

Baca juga: Gara-gara Ulah Ratna Sarumpaet, Empat Anggota DPR Dilaporkan

Sementara di sisi lain, Lucius mengungkapkan, bahwa sejauh ini proses hukum yang mulus berjalan terhadap Anggota DPR itu hanya kasus hukum tindak pidana korupsi. 

"Sejauh ini sih untuk kasus-kasus pidana khusus seperti korupsi umumnya mulus-mulus saja. Ngga nampak ada kendala pada penegak hukum karena posisi DPR yang mempunyai hak Imunitas," ujarnya.

Sementara dalam kasus-kasus terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian yang ditangani aparat kepolisian mayoritas kasusnya banyak yang mangkrak. Bahkan bisa berhenti begitu saja.

Untuk itu, ia menyarankan jika memang ingin proses hukum terhadap anggota DPR bermasalah bisa berjalan mulus, para penegak hukum lebih berani lagi mengusut tuntas kasus-kasus tersebut dan jangan lagi ada alasan imunitas. "Mestinya sih begitu (harus lebih berani)," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More