Forgot Password Register

Ini Alasan Dokter Ani Hasibuan Mangkir dari Panggilan Polisi Hari Ini

Ini Alasan Dokter Ani Hasibuan Mangkir dari Panggilan Polisi Hari Ini kuasa hukum Dokter Ani, Amin Fahrudin (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Dokter Roboah Khairani Hasibuan atau akrab disapa Ani Hasibuan tak menghadiri agenda pemeriksaan atas kasus berita bohong soal meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan alasan tengah sakit.

"Hari ini panggilan itu tidak bisa kami penuhi karena klien kami dalam kondisi sakit," ucap kuasa hukum Dokter Ani, Amin Fahrudin di Polda Metro Jaya, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Polisi Agendakan Panggil Dokter Ani Hasibuan Terkait Kasus Ini

Namun, Amin menyebut penyakit yang tengah diderita oleh kliennya itu tidak membahayakan lantaran hanya kelelahan akibat disibukan dengan aktivitas yang padat.

Selain itu, sambung Amin, kliennya itu hanya mendapat perawatan biasa dan hanya menjalani perawatan dikediamannya.

"Ya sakitnya itu karena terlalu over secara fisik jadi mungkin beliau kelelahan gitu," kata Amin.

Untuk itu, melalui tim kuasa hukumnya, Ani meminta kepada penyidik untuk mengagendakan ulang pemeriksaan itu. Sayangnya, saat disinggung mengenai waktu pemeriksaan ulang, Amin menyebut belum bisa memastikan hal itu.

"Jadi pagi ini kami minta ke penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penundaaan pemeriksaan klien kami," cetus Amin.

Untuk diketahui, Dokter Ani Hasibuan dilaporkan oleh Carolus Andre Yulika pada Minggu (12/5/2019) yang telah teregiatrasi dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus, atas dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Baca juga: Jaspadi kepada Fahri: Kematian Petugas KPPS Kejadian Luar Biasa

Dari laporan itu, Dokter Ani disangkakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 35 Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More