Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Jokowi Dikritik Fahri Hamzah Soal Kartu Pra-Kerja, TKN Pasang Badan

Oleh Adryan N
SHARE   :

Jokowi Dikritik Fahri Hamzah Soal Kartu Pra-Kerja, TKN Pasang Badan

Pantau.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai program baru Capres nomor urut 01 Joko Widodo yakni Kartu Pra-Kerja merupakan janji yang tidak masuk akal. Menurutnya, program tersebut hanya sebatas janji kampanye semata dan hanya memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Johnny G Plate menilai kritikan yang dilontarkan Fahri Hamzah hanya lah omong kosong. Menurutnya, apapun kebijakan Jokowi semua akan dinilai memberatkan APBN. Johnny pun balik menyinggung Fahri soal permintaannya merevitalisasi gedung DPR.

"Pak Fahri Hamzah kan asal ngomong semua memberatkan APBN. Tapi kalau mau bangun gedung memberatkan APBN gak? Kalau bagi kami, perlindungan sosial bagi masyarakat lebih penting dibandingkan bangun Gedung DPR," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah: Kartu Pra-Kerja Jokowi Nggak Masuk Akal

Johnny kemudian menyarankan Fahri untuk mendalami terlebih dahulu kebijakan Jokowi soal Kartu Pra Kerja. Menurutnya program ini merupakan solusi untuk para generasi muda mendapatkan perkerjaan.

"Jadi Pak Fahri dalami dulu, baru komentar," tegasnya.

Kendati begitu, Johnny mengakui jika program seperti Kartu Pra Kerja ini tak bisa direalisasikan pada APBN 2019. Kalau pun tahun 2019, harus lebih dulu melakukan revisi.

"Kedua, apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan kan 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020," tuturnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Ada 15 Juta Pemilih Invalid di KPU

Sementara di lain sisi, Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, program Kartu Pra-Kerja milik Jokowi ini dapat memberikan perlindungan sosial bagi warga negara. Khususnya bagi para pemuda sebelum masuk kerja.

"Hal seperti ini di Indonesia sebenarnya sangat butuh dari dulu. Tapi inisiatif ini muncul dari Pak Jokowi. Kami mendukung sekali. Di banyak negara seperti Eropa dan Amerika, itu bagian dari social security," tandasnya.

Penulis :
Adryan N