Pantau.com - Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkapkan salah satu makna dari pidato Visi Indonesia Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu salah satunya mengenai investasi.
Faisal menilai, Jokowi terlihat geram hingga menyarankan adanya Kementerian Investasi dengan investasi yang dinilai sulit naik. Namun akademisi Universitas Indonesia ini mengingatkan jangan sampai ini justru menjadi salah diagnosis. Sebab menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia justru tak sedikit.
"Kelihatannya dari pidato ini karena kegeraman Pak Jokowi atas investasi dia kesal enggak nendang padahal sudah cukup banyak. Sampai Pak Jokowi bilang ada Kementerian investasi. Percayalah investasi kita tidak kecil (mencapai) 32 persen dari PDB itu cuma lebih kecil dari China," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Baca juga: Menohok! Bappenas: RI Jadi Negara Maju Kalau Banyak Enterpreneur Bukan PNS
Faisal justru menilai, ada ketidakefisienan dalam proses pembangunan proyek-proyek hasil investasi. Pasalnya kata dia, investasi cukup tinggi namun dampak ke pertumbuhan ekonomi belum cukup terasa.
"Jadi saya agak takut Pak Jokowi salah diagnosis. Investasi tidak kecil, tapi kok hasilnya kecil berarti kita bangunnya tidak efisien. Untuk hasilnya 1 unit barang lebih butuh banyak modal," ungkapnya.
Faisal mengatakan dalam pembangunan infrastruktur yang dananya cukup besar, APBN tidak sanggup membiayai seluruhnya sehingga membutuhkan investasi yang cukup tinggi disertai bunga yang dinilai tinggi.
Baca juga: Tak Perlu Pelihara Naga untuk Hemat BBM Negara, Coba Langkah Berikut Gengs
"Utang bertambah per Maret (lalu) tahun ini Rp4.600 triliun atau 30,1 persen dari PDB. Tapi perbandingan enggak boleh semena-mena. AS utangnya 100 persen dari PDB yang beban bunga 6 persen kita 17 persen," jelasnya.
Faisal menilai pemerintah seharusnya dapat memaksimalkan peran swasta dalam proyek pembangunan ke depan. Seperti yang sudah dimulai saat ini yakni dengan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- Penulis :
- Nani Suherni
