Pantau.com - Kamboja membebaskan 14 penentang pemerintah pada Selasa, yang dikatakan sejumlah pengamat bertujuan meredakan kritik dari luar negeri terhadap pemilihan umum bulan lalu.
Empat belas orang itu, semua anggota atau pendukung Partai Penyelamat Bangsa Kamboja (CNRP), oposisi utama yang dibubarkan, dibebaskan dari penjara Prey Sar di Phnompenh.
Mereka dihukum pada 2014 karena pemberontakan setelah berusaha dengan paksa membuka kembali "Taman Kebebasan", satu-satunya tempat unjuk rasa di negara tersebut, pada Juli tahun itu dan dijatuhi hukuman penjara mulai dari tujuh tahun hingga 20 tahun.
Baca juga: Viral! Tangkapan Aneh Google Earth di Gurun Gobi China
Hukuman terhadap mereka dikecam luas karena bermuatan politik. "Kami sudah lama menunggu untuk melihat orang Kamboja benar-benar rujuk sebagai satu bangsa berdasarkan atas asas demokrasi dan menghormati hak asasi manusia," kata Meach Sovannara, salah seorang dari keempat belas yang dibebaskan itu, kepada wartawan setelah polisi menurunkan dia di depan rumahnya di Phnompenh.
Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin Hun Sen menguasai semua kursi di parlemen dalam pemilihan tanpa partai oposisi bulan lalu.
Tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan pemungutan suara pada 29 Juli berlangsung tak jujur dan adil karena ketiadaan penantang Hun Sen, yang memerintah Kamboja selama 33 tahun.
Hun Sen telah mengajukan pengampunan bagi 23 orang sejak 17 Agustus.
Baca juga: Stok Air dan Pasokan Listrik Kurang, Yunani Berlakukan Keadaan Darurat
Sebastian Strangio, penulis buku "Hun Sen's Cambodia", mengatakan pengampunan berfungsi ganda untuk meredakan ketegangan politik di dalam negeri dan menunjukkan kepada pengeritik Barat tanda-tanda bahwa sudah ada kemajuan demokratik.
"Ini tidak memperlihatkan perubahan substansial dalam mentalitas Hun Sen," kata Stranio kepada wartawan.
"Kalau CPP hadapi tantangan serius sebelum pemilihan mendatang, sejarah mencatat bahwa Hun Sen akan melakukan apa saja yang dia perlukan untuk tetap mempertahankan kekuasaan," tambah dia.
Juru bicara pemerintah Phay Siphan mengatakan bahwa pengampunan itu adalah tindakan kemanusiaan Hun Sen dan bukan tanggapan atas kecaman internasional.
- Penulis :
- Widji Ananta
