Forgot Password Register

Ketua DPR Setuju Usulan KPK Soal Parpol Dibiayai Negara

Ketua DPR Setuju Usulan KPK Soal Parpol Dibiayai Negara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut partai politik di Indonesia dibiayai negara dan diaudit agar penggunaan dananya bisa terpantau. Dengan begitu menurutnya, tak perlu lagi parpol dipimpin oleh konglomerat.

"Sangat mungkin karena idealnya memang begitu parpol itu harus dibiayai pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Bamsoet Beberkan Penyebab Kader Partai Kerap Tersandung Kasus Korupsi

Kendati begitu, memang saat ini menurut Bamsoet terkait pembiayaan parpol oleh pemerintah sudah ada kemajuan dengan adanya PP nomor 1 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

Hanya saja, dirinya menilai jumlah yang diberikan dari dana bantuan yang diatur adalam PP nomor 1 2018 itu dianggap masih belum bisa menutup seluruh pembiayaan parpol.

"Penelitian perludem angka segitu hanya bisa meng-cover kebutuhan parpol sekitar 13 persen jadi masih jauh dari harapan sehingga parpol sangat berat ruang geraknya dan tidak bisa disalahkan kalau kemudian parpol tersebut jadi pragmatis," ungkapnya.

"Misal mencari ketua umum yang berduit, mencari bendahara berduit, menunjuk ketua daerah yang punya kantor sehingga langsung ditempati jadi kantor parpol yang bersangkutan jadi agak bergeser dari nilai yang sesungguhnya idealisme partai didahulukan," lanjutnya.

Baca juga: Kasus Penembakan Papua Oleh KKB, Ketua DPR: Harus Ada Tindakan Preventif Agar Mereka Jera

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menilai dengan adanya dana dari pemerintah maka parpol tak perlu lagi mencari ketua umum yang mempunyai latar konglomerat. Sementara di sisi lain, Bamsoet menyebut kalau pun pemerintah akan merealisasikan hal tersebut maka sudah banyak contoh negara-negara maju yang mendanai parpol.

"Dibiayai pemerintah namun dibarengi dengan perubahan sistem politik dimana kader partai bisa tampil di kancah elite politik," pungkasnya.

Sekadar informasi sebelumnya KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang memungkinkan agar kita tahu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Share :
Komentar :

Terkait

Read More