Forgot Password Register

Bamsoet Beberkan Penyebab Kader Partai Kerap Tersandung Kasus Korupsi

Bamsoet Beberkan Penyebab Kader Partai Kerap Tersandung Kasus Korupsi Tjahjo Kumolo, Agus Rahardjo, dan Bambang Soesatyo (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo membongkar penyebab kader partai politik kerap terjerat kasus korupsi. Politisi Golkar itu mengungkapkan salah satu sebabnya lantaran partai selalu memiliki banyak agenda seperti Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), juga Rapat Kerja Nasional (Rakernas). 

"Semua membutuhkan biaya dan sumber-sumber biaya itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk di parlemen dan pemerintahan," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam konferensi di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). 

Baca juga: KPK Geledah Dua Kantor di Jepara dan Purwakarta, Kasus Apa?

Jika para kader diminta membantu pembiayaan dalam jumlah besar, maka bukan tidak mungkin korupsi menjadi salah satu jalan untuk mencari dana, jelas Bamsoet. Sialnya hal tersebut menjadi dilema bagi kader partai. Karena jika tidak membantu pembiayaan tersebut akan ada sanksi partai. 

Bamsoet menjelaskan, pendanaan partai politik bersumber dari tiga unsur. "Iuran anggota, sumbangan sukarela kader tanpa paksaan, tapi pada praktiknya kadang-kadang pakai tekanan. Dan terakhir dari negara, yaitu dari anggaran APBN sebesar 108 rupiah per suara (di parlemen). Ini jauh dari kecukupan partai," ucapnya. 

Selain itu, Bamsoet juga menilai parpol berpotensi menjadi lahan bisnis baru bagi para pengusaha. Lantaran modal untuk mengikuti kontestasi pemilu dinilai bisa kembali hanya dalam beberapa tahun. 

"Kita punya sistem pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur langsung, ini memerlukan rekomendasi sebagai syarat seseorang maju dari parpol atau tidak. Ketika itu dibutuhkan, maka ini membutuhkan biaya. Tarifnya Bupati/Walikota paling murah Rp5 miliar, Gubernur ada juga Rp200 miliar, paling murah Rp50 miliar," paparnya. 

Baca juga: KPK Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tumbuh Pesat

"Begitu menghadapi pilkada langsung udah balik modal. Karena partai berhak memberikan rekomendasi memberi kouta prasyarat daripada Bupati, Walikota, Gubernur," tambah Bamsoet. 

Contoh sederhana lainnya, Bamsoet mengungkapkan tidak sedikit kader asli parpol tergusur kedudukannya di kursi parlemen karena kalah modal dengan kader baru dari pengusaha yang lebih memiliki modal dana. 

"Jadi sulit kita mengharapkan kader partai yang asli didikan partai. Saya di Partai Golkar, mati-matian mendidik kader partai puluhan tahun. Tapi ketika berhadapan di publik dengan pesaing-pesaingnya di pilkada legislatif, dia keteteran dan kalah dengan pendatang baru yang dari kalangan ekonomi mapan, pengusaha- pengusaha mapan, artis, dan macem-macem, mereka kalah," ungkapnya. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More