Forgot Password Register

Headlines

KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat

KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Usai menangkap tangan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dan dua orang lainnya, Tim Satgas KPK menggeledah delapan lokasi pada Senin (19/11) dan Selasa (20/11). Salah satu yang digeledah merupakan rumah pribadi Bupati Remigo. 

"Selama dua hari Senin-Selasa, 19-20 November 2018, dalam proses penyidikan suap terhadap Bupati Pakpak Bharat, KPK lakukan penggeledahan di 8 lokasi di Medan dan Kabupaten Pakpak Bharat," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: 5 Fakta di Balik OTT KPK yang Menjerat Bupati Pakpak Bharat

Selain rumah pribadi bupati, lokasi lain yang digeledah di antaranya rumah tersangka David Anderson Karosekali (Plt. Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat) serta kantor juga rumah tersangka Hendriko Sembiring (swasta). Ketiga rumah dan kantor tersebut berlokasi di Medan. 

Sedangkan yang berlokasi di Kabupaten Pakpak Bharat di antaranya Kantor Bupati, Kantor Dinas PUPR, rumah desa salak, dan rumah tersangka Hendriko Sembiring. 

KPK menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar Rp550 juta terkait dengan pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat.

Baca juga: Detik-detik Bupati Pakpak Bharat Terjaring OTT KPK

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa Remigo menerima suap melalui David dan Anderson. 

"Bupati menginstruksikan kepada para Kadis Pemkab Pakpak Bharat untuk mengamankan semua pengadaan proyek pada dinas masing-masing," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (18/11/2018). 

Akibat perbuatan tersebut ketiga tersangka itu diganjar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More