Forgot Password Register

KPK Klaim Kantongi Arti Kode 'Babe', 'Tina Toon' hingga 'Penyanyi' dalam Kasus Suap Meikarta

KPK Klaim Kantongi Arti Kode 'Babe', 'Tina Toon' hingga 'Penyanyi' dalam Kasus Suap Meikarta Gedung KPK. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah mengetahui arti dari tiap kode dalam perkara dugaan suap terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kode itu yang kemudian digunakan para terduga pelaku suap untuk berkomunikasi.

Sebelumnya KPK mengidentifikasi bahwa ada lima kode yang digunakan, yakni Melvin, Tina Toon, Windu, penyanyi, dan babe.

"Sudah. Kami sudah mengetahui babe siapa, tina toon siapa, penyanyi dan beberapa lain sudah kami ketahui. Buktinya sudah makin kuat sebenarnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Ada 'Tina Toon' dalam Kasus Suap di Kabupaten Bekasi

Khusus pada kata 'babe', Febri mengungkapkan kode itu mengarah kepada pemberi suap. Meski begitu ia enggan menyebutkan nama yang dimaksudkan.

Diketahui pada kasus ini KPK menuding ada empat orang yang diduga sebagai pemberi suap. Yaitu Direktur operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jansen, dan dua konsultan Lippo Group Taryudi juga Fitra Djaja Purnama.

"Orang yang memiliki kode 'babe' adalah dari pihak pemberi yang memiliki peran cukup penting," tegasnya.

Sementara itu KPK juga menyebutkan sedikitnya ada lima orang yang diduga sebagai pihak penerima suap. Di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin; Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin; Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar; Kadis Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi Neneng Rahmi.

Suap yang telah diberikan berjumlah Rp 7 miliar dari total komitmen fee yang dijanjikan Rp 13 miliar. KPK menduga pemberian itu bukan yang pertama kalinya.

Baca juga:  Tak Hanya 'Tina Toon', KPK Temukan Kode Baru dalam Kasus Suap Meikarta

Sementara pemberian suap itu merupakan pembayaran untuk mempercepat proses izin pembangunan perumahan Meikarta yang direncanakan akan dibangun pada lahan seluas 774 hektare. Luas lahan tersebut kemudian dibagi menjadi tiga fase.

Yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. KPK menyebut suap Rp 7 miliar yang telah diberikan merupakan pemberian untuk pembangunan tahap fase pertama.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More