Forgot Password Register

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Pakpak Bharat

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Pakpak Bharat Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando menjalani masa perpanjangan tahanan di rutan KPK selama 40 hari ke depan. Remigo harus menjalani masa tahanan karena telah berstatus tersangka dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR Pemkab Pakpak Bharat. 

"Perpanjangan penahanan dimulai tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (5/12/2018). 

Baca juga: Kasus Century: Keluarga Budi Mulya Serahkan Surat Permohonan JC ke KPK

Selain Remigo, KPK juga memperpanjang dua tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan pihak Swasta Hendriko Sembiring.

KPK menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar Rp550 juta terkait dengan pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat. Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa Remigo menerima suap melalui David dan Anderson. 

Remigo juga menginstruksikan kepada para Kadis Pemkab Pakpak Bharat untuk mengamankan semua pengadaan proyek pada dinas masing-masing. 

Baca juga: Jaksa KPK Ancam Panggil Paksa Pimpinan DPR Utut Adianto, Ini Alasannya

Hingga saat ini KPK belum menetapkan satu pun tersangka yang berperan sebagai pemberi suap. Namun Febri menegaskan KPK telah mengidentifikasi terduga pemberi suap tersebut. 

"Pihak pemberi sudah teridentifikasi, ada sejumlah pihak yang kami duga sebagai pemberi. Tapi karena posisinya masih berada di sejumlah lokasi jadi kami fokus pada tersangka yang sudah diproses ini. Nanti dalam pengembangan tentu bisa kita proses lebih lanjut," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018). 

Akibat perbuatan tersebut ketiga tersangka itu diganjar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP. 


Share :
Komentar :

Terkait

Read More