Forgot Password Register

Headlines

KPK Sebut Partai Politik Bisa Dijerat Pidana Korporasi Jika Lakukan Korupsi, tapi...

KPK Sebut Partai Politik Bisa Dijerat Pidana Korporasi Jika Lakukan Korupsi, tapi... Diskusi Menjerat Korporasi di Gedung KPK (Foto:pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan partai politik bisa dijerat tindak pidana korporasi bila terindikasi melakukan korupsi. Hal tersebut berdasarkan pada PERMA 13 Tahun 2016 tentang kejahatan korporasi.

"Sebenarnya kalau kita mau lihat definisi yang luas seperti yang Perma itu, mungkin kalau dipaksakan, bisa (dijerat pidana korporasi)," kata Laode usai acara diskusi Menjerat Korporasi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.

Baca juga: Jalani Sidang Dakwaan Perdana, PT NKE Jadi Korporasi Pertama yang disidang Terkait Korupsi

Diketahui berdasarkan Pasal 3 PERMA 12/2016 disebutkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama koperasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Meski begitu, diakui Laode tidak mudah menjerat parpol dengan pidana korporasi. Karena cara beroperasi parpol berbeda dengan perusahaan.

"Sistem pendaftarannya pun berbeda. Tapi kalau kita lihat definisi utamanya seperti kumpulan orang, partai politik itu masuk (kategori korporasi)," ucapnya.

Baca juga: KPK Belum Telusuri Dugaan Pidana Korporasi Lippo Group pada Suap Bupati Bekasi

Sejauh ini, lanjut Laode, KPK baru menjerat para pengurus parpol yang diduga melakukan tindakan korupsi atau pun suap.

"Kalau partai politik melakukan penyuapan, orang-orangnya yang kita tindak. Itu sudah dilakukan berkali-kali. Tapi apa itu kebijakan parpolnya? kita kaji lagi deh. Kalau dia sebagai penerima, kita lihat juga," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More