Forgot Password Register

Masuk Anggota DK PBB, Ini Catatan LSM untuk Indonesia

Ilustrasi PBB (Foto: Reuters/Brendan McDermid) Ilustrasi PBB (Foto: Reuters/Brendan McDermid)

Pantau.com - Sebanyak 11 LSM menyampaikan pernyataan bersama terkait dengan terpilihnya Republik Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB jangan hanya untuk menaikkan posisi tawar secara global.

Namun menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghormati standar hukum internasional dan secara substantif memperbaiki situasi HAM.

Baca juga: Suara Tanah Air Iringi Keberhasilan Indonesia Tembus DK PBB

Kesebelas LSM tersebut antara lain Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), dan Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Selain itu, terdapat pula Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Rumah Cemara, dan Lokataru Foundation Menurut LSM, ditinjau dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri, karena sebetulnya pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM.

Baca juga: DPR Nilai Masuknya Indonesia Dapat Perkuat Peran PBB

Hal itu, ujar LSM, harusnya menjadi rujukan sekaligus uji keyalakan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More