Forgot Password Register

MenkumHAM Teken PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

MenkumHAM Yasona Laoly (Foto: Antara / Dhemas Reviyanto) MenkumHAM Yasona Laoly (Foto: Antara / Dhemas Reviyanto)

Pantau.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku sudah menandatangani Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang caleg mantan narapidana korupsi.

"Sudah, sudah ditandatangani," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7/2018).

Seperti diketahui, PKPU larangan eks koruptor untuk nyaleg memang sempat menuai por dan kontra dari sejumlah kalangan.

"Ada sedikit perubahan tapi ya kita serahkan kepada publik karena kita tidak mau mengganggu tahapan pemilu. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan KPU, kita buat pertemuan KPU, Bawaslu dengan tim kita, dan ada beberapa narasumber, pengamat, beberapa hari mereka merumuskan itu," ungkap Yasonna.

Sebelumnya, pada 30 Juni 2018 KPU mengeluarkan PKPU No 20 tahun 2018 yang mengatur agar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi (pasal 7 ayat 1 butir g dan h).

Baca juga: Hadar Nafis Gumay Heran PKPU Masih Jadi 'Bola Panas' di DPR

Sehingga dengan diundangkannya PKPU itu, maka partai politiklah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi caleg yang akan diajukan dalam pemilu.

"Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk men-screen. Ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang itu, yang mantan (narapidana) itu," ungkap Yasonna.

Yasonna mengatakan bahwa PKPU itu juga mungkin saja diajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

"Masih potensial untuk di 'judicial review' nampaknya, tidak apa-apa jalan saja, supaya tahapan jalan," tambah Yasonna.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan mendukung PKPU tersebut.

"Itu bagus, (KPK) sangat mendukung. orang yang pernah menciderai kita masa dipilih" kata Yasonna.

Baca juga: Wiranto Dukung MenkumHAM Tolak Teken PKPU

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi: "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: (a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup, dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Pengumuman itu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seperti yang tertuang dalam pasal 38 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU".

Share :
Komentar :

Terkait

Read More