Forgot Password Register

Headlines

Meski Dinyatakan Salah, Bawaslu Tetap Minta Situng KPU Dipertahankan

Meski Dinyatakan Salah, Bawaslu Tetap Minta Situng KPU Dipertahankan ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur dalam sistem penghitungan (Situng).

Akan tetapi, Bawaslu tetap minta KPU untuk menggunakan Situng dengan alasan untuk menjamin keterbukaan pada masyarakat.

"Oleh karenanya keberadaan situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaran pemilu bagi masyarakat," ucap Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang Bawaslu RI, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Gelar Sidang Putusan, Bawaslu Sebut KPU Langgar Tata Cara Input Situng

Meski tetap meminta mempertahankan situng, pihak KPU juga diminta untuk lebih memperhatikan ketelitian dan akurasi ketika tengah memasukkan data. Sebab, dengan kedua hal itu dapat mencegah terjadinya polemik yang berkembang dimasyarakat.

"Memperhatikan mengenai ketelitian, akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data," tegas Ratna.

Kemudian, KPU juga diminta untuk segera memverifikasi data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, jika nantinya ada kekeliruan yang terjadi dalam situng.

"Apabila dirasa data yang terkendala di dalam aplikasi situng keliru, dengan terlebih dahulu memverivikasi data masukan perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan undang-undang," tegas Ratna.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur dalam sistem penghitungan (situng).

Hal itu disampaikan Ketua majelis hakim, Abhan, pada saat menggelar sidang lanjutan dari laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) dengan agenda pembacaan putusan pada Kamis (16/5/2019).

"Mengadili, satu, menyatakan kpu terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," ucap Abhan di ruang sidang Bawaslu RI, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: BPN Soroti Kecurangan Pengerahan ASN dalam Laporannya ke Bawaslu

Untuk diketahui, Direktur Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad melaporkan pihak KPU ke Bawaslu dengan dua perkara yang merujuk pada sistem hitung (situng).

Laporan itu teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Selain itu, dalam laporannya pihak BPN meminta agar Situng KPU segera dihentikan.



Share :
Komentar :

Terkait

Read More