Pantau Flash
Ditugaskan Impor 50.000 Ton Daging Sapi Brazil, 3 BUMN Ini Belum Urus Izin
Thailand Terancam Krisis Ekonomi karena Tuduhan Manipulasi Pemilu
Lahir dengan Koneksi Internet dan Medsos, Gen Z Waspadai Depresi
Fasilitas Kilang Aramco Diserang, Saudi Genjot Pemulihkan Produksi Minyak
Jelang Setahun Gempa Sulteng, 216 Narapidana Belum Kembali

Sebut Dua Kubu Terlibat Pelanggaran HAM, Haris Azhar Tolak Bersaksi

Headline
Sebut Dua Kubu Terlibat Pelanggaran HAM, Haris Azhar Tolak Bersaksi Haris Azhar (Foto: Antara/Rangga Jingga)

Pantau.com - Salah seorang saksi yang rencananya akan dihadirkan pihak pemohon dalam persidangan gugatan hasil Pemilu (Pemilihan Umum) 2019, Haris Azhar mengundurkan diri dan tak akan memberikan keterangan dalam persidangan tersebut. 

"Saya tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi hari ini pada tanggal 19 Juni 2019," ucap Haris dalam keterangannya, Rabu (19/6/2019)

Baca juga: Tim Hukum 02 Terlibat Perdebatan dengan Hakim Soal Jumlah Saksi

Pengunduran dirinya sebagai saksi dalam persidangan itu lantaran kedua kubu yang terlibat dalam persidangan terlibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Terlebih, Haris menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu sosok yang memperjuangkan dan menuntut akuntabilitas serta kinerja dalam penyelesaian permasalahan HAM.

"Dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan Pelanggaran HAM, di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ungkapnya.

Baca juga: Saksi Kubu 02 Ungkapkan Pernah Jadi Korban Penusukan di Jalan Tol

"Sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," tambahnya. 

Bahkan dalam pernyataan tertulisnya, Haris juga menyinggung pendampingan hukum terhadap perwira polisi atas nama AKP Sulman Aziz yang sempat terjerat permasalahan dukungan salah satu pasangan calon. 

Akan tetapi, dukungan itu disebut didasari profesionalitas sebagai advokat dan keinginan menjadikan polisi sebagai instansi negara yang netral.

"Saya melakukan pendampingan dan bantuan hukum secara probono, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan upaya saya untuk mewujudkan profesionalitas penegak hukum, upaya kontrol netralitas, dan profesionalitas polisi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, dan upaya untuk menciptakan keterbukaan informasi publik," pungkasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: