Pantau Flash
PSG Tolak Tawaran Barcelona untuk Neymar
Amnesty International Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Kasus Novel
BPPT: Gempa Megathrust Magnitudo 8,8 Berpotensi di Selatan Pulau Jawa
Wadah Pegawai KPK Kecewa dengan Hasil Investigasi TPF Kasus Novel
Penyuap Romahurmuziy Dituntut 3 Tahun Penjara dan Ditolak Jadi JC

Sidang Sengketa Pilpres di MK, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti!

Headline
Sidang Sengketa Pilpres di MK, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti! Suasana sidang MK Selasa (18/6/2019) (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tanggapannya mengenai alat bukti link berita yang dilayangkan oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK. KPU menilai bukti link berita tidak bisa dijadikan alat bukti.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin dalam sidang sengketa Pilpres 2019 kedua yang digekar di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres MK, Tim Kuasa Hukum 02: Link Berita Juga Bukti

KPU menjelaskan berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 pasal 36 tentang tata beracara dalam perselisihan hasil pemilu pilpres, alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan diterima disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

Selain itu berdasarkan pasal 37 PMK 4 2018, yang dimaksud alat bukti surat atau tulisan yaitu berupa keputusan termohon tentang rekap hasil penghitungan suara, keputusan termohon tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden beserta lampirannya, keputusan termohon tentang penetapan nomor urut paslon, berita acara dan salinan rekap hasil penghitungan suara yang di tandatangani penyelenggara pemilu sesuai tingkatan, salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dokumen tertulis lainnya.

"Tuntutan pemohon yang meminta mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar penyelesaian perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk pada alat bukti surat dan keterangan saksi di muka persidangan sebagaimana diatur dalam PMK 4/2018," kata Ali Nurdin.

Baca juga: Bukti Hanya Link Berita, Laporan Politisi PAN Soal TSM Ditolak Bawaslu

Menurut KPU berdasarakan keputusan Bawaslu dalam sidang pelanggaran administrasi pemilu juga menyebut bahwa bukti link berita atau print out berita online tidak bisa disematkan sebagai alat bukti.

"Print out berita online bukanlah dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, bukti link berita yang diajukan pemohon bukan alat bukti surat atau tulisan. Dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," tandasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: