Pantau Flash
Penyitaan Narkoba Terbesar di Malaysia: 3,7 Ton Senilai USD161 Juta
Sebelum Ada BBM 1 Harga, Premium di Nusa Ceningan Bali Rp10.000 per Liter
Dirut BPJS Kesehatan Bicara Soal Iuran: Kita Menyesuaikan dengan Hitungan
Jembatan George Washington Ditutup Setelah Ada Ancaman Bom
BMKG Sebut Ada 151 Titik Panas Karhutla di Kalimantan Barat

Bukti Hanya Link Berita, Laporan Politisi PAN Soal TSM Ditolak Bawaslu

Bukti Hanya Link Berita, Laporan Politisi PAN Soal TSM Ditolak Bawaslu Sidang Putusan Bawaslu (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menolak atau tidak menindak lanjuti laporan dugaan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM). Setelah sebelumnya menolak laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, kali ini Bawaslu memutuskan menolak laporan yang diajukan oleh Politisi PAN Dian Islamiati Fatwa.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim, Abhan, pada agenda pembacaan putusan, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin pagi (20/5/2019).

Baca juga: Bawaslu Tolak Laporan BPN Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu TSM

"Menetapkan menyatakan laporan TSM tidak dapat diterima demikian diputuskan oleh Abhan sebagai ketua," kata Abhan.

Jika sebelumnya laporan BPN dimentahkan Bawaslu lantaran buktinya tidak memenuhi kriteria karena hanya memasukan bukti berupa print out berita tanpa dilengkapi dokumen lainnya.

Hampir serupa, Anggota Bawaslu Fritz Edward dalam sidang membacakan hal yang membuat laporan dugaan TSM ditolak oleh pihaknya. Menurutnya, berdasarkan peraturan bahwa bukti dalam laporan dinyatakan tidak memenuhi kriteria kecurangan secara terstruktur lantaran hanya memasukan bukti berupa link berita tanpa dilengkapi dokumen lain seperti video.

"Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat," ungkapnya.

Kemudian Fritz juga membacakan bahwa pelapor tidak memasukan bukti yang menunjukkan bahwa terlapor melakukan tindakan kecurangan secara sistematis dan masif.

"Sehingga laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Dian Islamiati Fatwa, melaporkan pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 2019.

Sekretaris Jenderal PADI, Arisakti Prihatwono, mengatakan status Dian saat dalam hal ini bersifat pribadi. Ia menjelaskan Dian tidak termasuk bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang di saat bersamaan turut melaporkan Jokowi-Ma'ruf ke Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Soal Situng, Fadli Zon: Beri Sanksi Dong!

Adapun dugaan kecurangan yang dilaporkan di antaranya adalah pelanggaran administrasi Pemilu pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 1 ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

"Terkait money politic, pembagian THR yang dipercepat, menaikkan gaji ASN yang terstruktur sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon 01," kata Arisakti.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: