Pantau Flash
Produsen Korsel Sudah Incar Lokasi Untuk Pabrik Mobil Listrik di Karawang
The Daddies Melenggang ke Perempatfinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2019
Ketua DPRD DKI: 31 Agustus Batas Terakhir Pemprov Urusi Pencari Suaka
Polri Klaim Situasi Papua Barat Kondusif
Kapolda: Kamtibmas Papua Sudah Kondusif dan Aman

Bawaslu Tolak Laporan BPN Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu TSM

Headline
Bawaslu Tolak Laporan BPN Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu TSM

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar sidang putusan dugaan temuan pelanggaran kecurangan administrasi Pilpres secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sejumlah ASN di Indonesia. Dalam sidang ini Bawaslu memutuskan pelanggaran TSM tidak terbukti.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim, Abhan, pada agenda pembacaan putusan, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin pagi (20/5/2019).

"Menetapkan menyatakan laporan TSM tidak dapat diterima demikian diputuskan oleh Abhan sebagai ketua," kata Abhan.

Baca juga: Selain Minta Bawaslu Hentikan Situng KPU, BPN Minta Diskualifikasi 01

Sementara sebelumnya, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membacakan hal yang membuat laporan dugaan TSM ditolak oleh pihaknya. Menurutnya, berdasarkan peraturan bahwa bukti dalam laporan dinyatakan tidak memenuhi kriteria kecurangan secara terstruktur lantaran hanya memasukan bukti berupa print out berita tanpa dilengkapi dokumen lain seperti video.

"Bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum," ungkapnya.

Kemudian Ratna juga membacakan bahwa pelapor tidak memasukan bukti yang menunjukkan bahwa terlapor melakukan tindakan kecurangan secara sistematis dan masif.

"Sehingga laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan administrasi pemilu yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pelaporan disampaikan Ketua BPN Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais, dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Laporkan 5 Dugaan Kecurangan ke Bawaslu, Apa Saja?

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dari lima laporan yang hari ini direncanakan akan dilaporkan, baru satu laporan yang terlaksana yaitu terkait pengerahan ASN dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Hari ini baru satu terkait dengan laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif yang pada pokoknya adalah penggunaan ASN bagi pemenangan capres sehingga tadi sudah dilaporkan dan sudah diterima oleh Bawaslu RI pada pukul 11 siang tadi," ucap Dasco di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Sementara Hanafi Rais menuturkan, pihaknya telah menemukan adanya keterlibatan ASN selama Pemilu 2019 di 23 provinsi. Dia menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya dugaan keterlibatan ASN yang diinisiasi salah satu menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Namun Hanafi tidak menjelaskan secara gamblang terkait temuan tersebut.

"Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh, baik terutama kepala daerah maupun ASN itu ditemukan ada di 23 provinsi dari 34 provinsi. Itu artinya berarti lebih dari 50 persen," ujarnya.

Hanafi berharap Bawaslu bertindak objektif, jujur dan adil. Bahkan, dia mengungkapkan, ada indikasi sangat kuat meminta tidak netral dari salah satu menteri, termasuk beberapa kepala daerah yang selama ini belum diproses.

Baca juga: BPN Soroti Kecurangan Pengerahan ASN dalam Laporannya ke Bawaslu

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: