Pantau.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menentang program capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang ingin menghapus Ujian Nasional (UN) dari sistem pendidikan Indonesia. Menurut JK, hal itu malah membahayakan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menanggapi hal itu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini mengakui memang ada risiko dari penghapusan UN. Hanya saja, dirinya mengungkit bahwa pelaksanaan UN di Indonesia masih belum maksimal.
Ia pun menceritakan bahwa ia sempat menemui dan mendapat keluhan dari masyarakat bahwa saat ini masih ada sekolah yang kesulitan dalam memfasilitasi penyelenggaraan UN.
Baca juga: Pemerhati Pendidikan Setuju Ujian Nasional Dihapus, Asalkan...
"Memang saya tahu bahwa UN itu ada undang-undangnya gitu. Tapi kalau gitu kenapa kita tidak pertanyakan saja, memang harus? Soalnya kemarin saya di dapil nih di daerah Sukajaya (Bogor, Jawa Barat) itu sekolah mau UN pusing enggak punya komputer. Siswanya 140 orang dia punya komputer hanya 10 masih banyak PR kan," kata Faldo ditemui dalam acara 'dialog kebangsaan' Relawan 02 se-Bogor raya di GOR Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Lantaran masih banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraannya, Faldo mengatakan, pihaknya lebih setuju UN untuk dihapus dan digantikan dengan penelusuran minat dan bakat.
"Poinnya adalah gimana caranya kita punya sistem penilaian yang lebih fair. Kan enggak semua orang bisa matematika. Jadinya sistem penilaian yang lebih, misalnya suka sama seni dibikin parameternya, suka main bola parameter lulusnya dengan hobi-hobi dan minat bakatnya,"
Lebih lanjut, Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, bahwa program yang terinspirasi dari keluhan masyarakat ini akan lebih meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Sebab, di negara maju sudah menerapkannya lebih dulu.
"Kenapa tidak yakin kenapa tidak yakin? Karena dunia sudah mengarah ke sana bahwa saat ini orang lahir dari minat dan bakat," tandasnya.
Baca juga: Debat Cawapres, Sandiaga Uno Janji Hapuskan Ujian Nasional
Sebelumnya, menurut JK, usulan penghapusan UN dinilai berbahaya bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, UN adalah tolok ukur maju atau mundurnya kualitas pendidikan Indonesia
"Kalau mau dihapuskan, itu berbahaya justru bagi kualitas pendidikan. Ada ujian nasional saja, pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.
- Penulis :
- Adryan N
