Forgot Password Register

Soal Putusan Jaksa Terkait Vonis PT DGI, KPK Tak Ajukan Banding

Soal Putusan Jaksa Terkait Vonis PT DGI, KPK Tak Ajukan Banding Gedung KPK. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap terdakwa korporasi PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). Sehingga dengan demikian, KPK tak ajukan banding terhadap vonis tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hakim dinilai telah mengabulkan fakta-fakta juga argumen yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU). Meski vonis yang dijatuhkan hakim berbeda dengan tuntutan JPU.

Dalam putusan hakim, PT DGI divonis membayar denda Rp700 juta, membayar uang pengganti Rp85,49 miliar, dan larangan ikut lelang proyek pemerintah selama enam bulan. Sementara jaksa sebelumnya menuntut PT DGI membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp188 miliar, dan pelarangan ikut lelang proyek pemerintah selama dua tahun.

Baca juga: Jalani Sidang Dakwaan Perdana, PT NKE Jadi Korporasi Pertama yang disidang Terkait Korupsi

Meski vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, menurut Febri, KPK memiliki pertimbangan untuk menyetujuinya. Seperti putusan larangan mengikuti lelang proyek pemerintah, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional.

"Dalam penghukuman terhadap korporasi, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan juga penghukuman pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga para karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan," jelas Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/01/2019).

Kemudian terkait hukuman uang pengganti Rp85,49 miliyar, KPK memandang angka tersebut telah sesuai hitungan. Mengingat keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek yang dikerjakan mencapai Rp240.098.133.310.

Selain itu KPK juga telah menerima sejumlah uang pengganti dari Dirut PT DGI Dudung Pruwadi terkait korupsi proyek Wisma Atlet dan Udayana sebesar Rp 51.365.376.894. Kemudian, KPK juga menerima uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT. DGI  Rp35.732.332.179,07. Dan terakhir uang yang pernah diserahkan PT DGI ke eks Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin untuk mendapatkan proyek juga telah diterima KPK. Uang itu disebut berjumlah Rp67.510.189.500.

Berdasarkan hitungan tersebut, lanjut Febri, selisih dari keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek menjadi Rp 85.490.234.736,93.

"Nilai Rp85,49 Milyar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK," tegas Febri.

Baca juga: KPK Sebut Partai Politik Bisa Dijerat Pidana Korporasi Jika Lakukan Korupsi, tapi... 

Diketahui, PT DGI merupakan perusahaan pertama yang dijerat hukum korporasi oleh KPK. Lembaga anti rasuah itu berharap, putusan ini menjadi pembelajaran penting bagi korporasi lain agar tidak melakukan korupsi, baik dalam proyek pemerintah, suap dalam proses perizinan, atau pun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain.

KPK juga mengingatkan pada instansi pemerintah untuk memperhatikan putusan hakim terkait larangan PT DGI mengikuti proyek negara.

"Terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah selama 6 bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More