Pantau Flash
DPRD DKI: Anies Tak Pernah Berjanji Jika Tidak Lakukan Penggusuran
Menteri BUMN Pangkas Deputi Kementerian Jadi 3
Marquez Persembahkan Treble Crown untuk Lorenzo
Sesmenpora: Tidak Mungkin Indonesia Juara Umum Sea Games
Parah! Oknum Satpol PP Bobol Bank DKI Sejak Mei dengan Kerugian Rp32 Miliar

Soal RKUHP, Fahri Hamzah Minta Jokowi Segera Gelar Rapat Konsultasi

Soal RKUHP, Fahri Hamzah Minta Jokowi Segera Gelar Rapat Konsultasi Fahri Hamzah (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo meminta DPR dan pemerintah menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke periode depan 2019-2024.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR pada Senin 23 September 2019, terkait keinginan Presiden untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca Juga: Jokowi: Pengesahan RUU KUHP Agar Ditunda

"Saya mengusulkan agar Presiden Jokowi mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin (23/9), sebelum hari Selasa (24/9) RKUHP disahkan menjadi undang-undang," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Fahri menjelaskan, seluruh menteri datang ke DPR yang membawa surat Presiden datang dengan pola pikir bahwa presiden menginginkan adanya penyederhanaan undang-undang.

Ia mengatakan, dengan berlakunya KUHP baru, maka seluruh undang-undang yang pernah diproduksi yang menyebabkan begitu banyak sumber hukum didorong untuk mengikuti pasal dalam undang-undang KUHP.

"Jadi mazhab yang diusulkan oleh presiden dengan mengatakan bahwa harus disederhanakan undang-undangnya itu adalah mazhab modifikasi undang-undang, itu yang kami mengerti," ungkapnya.

Baca Juga: Dewan Pers Beri Warning Soal RKUHP: Jangan Sampai Ganggu Kemerdekaan Pers!

Untuk itu dia menilai kemungkinan Presiden belum mendapatkan penjelasan yang komplit terkait hal tersebut. Fahri menyebut proses pembahasan RKUHP sudah dilakukan selama ini, tidak mungkin untuk ditunda pengesahannya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: