Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Sri Mulyani Sentil Pengelolaan Keuangan: Kalau Minta Anggaran Seperti Dunia Mau Runtuh

Oleh Nani Suherni
SHARE   :

Sri Mulyani Sentil Pengelolaan Keuangan: Kalau Minta Anggaran Seperti Dunia Mau Runtuh

Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung tata kelola anggaran yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Ia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada dua kelemahan tata kelola pengelolaan yang berulang yakni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Ini merupakan area yang bayak temuan berulang dilakuka BPK," ujarnya saat pemaparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Banyak Daerah Terima WTP, Sri Mulyani Singgung Kepala Daerah Koruptor

Lebih lanjut menurutnya, adanya belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dinilai tidak memadai sudah menyalahi tata kelola yang baik. Selain itu pihaknya juga menyoroti banyaknya belanja pemerintah pusat melalui PMN yang dilakukan di darah dan pencatatan asetnya tidak tertib.

"Banyak kementerian/lembaga kalau minta anggaran seperti dunia mau runtuh kalau enggak dikasih uang. Kalau dikasih uang asetnya dibiarkan disia-siakan," ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, banyak yang prosesnya menggunakan keuangan negara untuk dapatkan aset namun saat diberikan ke daerah, aset itu tidak diterima.

"Bayangkan kita perbaiki perencanan sinkronisasi pusat dan daerah, saya yakin penemuan pencatatan aset belum tertib ini bsia tingkatkan efisiensi aset kita," katanya.

Baca juga: Ingatkan Pegawai, Sri Mulyani: Jangan Menakuti Wajib Pajak!

"Sampai sekarang banyak yang belum di tetapkan statusnya, sehingga dia menjadi sia-sia," ungkapnya.

Lebih lanjut ia meminta, perbaikan kualitas belanja ini diperbaiki, pelaporan menggunakan hibah yang tidak sesuai ketentuan dan masih banyak yang sistem penegdalian APBD internalnya di daerah yang dinilai masih tidak memadai.

"Jadi mohon memang yang masih dalam kewenangan dan tanggung jawab kementerian/lembaga dan daerah, temuan berulang BPK ini bisa kita perbaiki bersama, kami siap membantu agar seluruh pengelolaan keuangan negara semakin baik," pungkasnya.

Penulis :
Nani Suherni